Hadapi Masalah Hoaks di India, Ini yang Dilakukan Facebook

Liputan6.com, Jakarta- Facebook sedang menghadapi berbagai masalah yang serius terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di India. Meski platform media sosial tersebut telah melakukan sejumlah upaya pembertantasan informasi palsu.

Ditambah dengan situasi kebocoran dokumen internal, The Facebook Papers, yang dipublikasi oleh beberapa media Amerika Serikat (AS) seperti New York Times (NYT).

Permasalahan tersebut tercerminkan pada situasi di India, yang merupakan pasar terbesar jaringan Facebook dengan 340 juta pengguna. Melansir BBC.com, Rabu (27/10/2021), keadaan diperparah dengan melihat laporan NYT yang mengatakan, Facebook juga gagal untuk menyebarkan sumber daya yang cukup, yaitu menyediakan informasi dalam 22 bahasa yang diakui secara resmi di India serta kurangnya kepekaan budaya.

Jika dikatakan sumber daya dapat menghambat upaya Facebook memerangi berita palsu di India, faktanya Facebook sendiri telah bekerja sama dengan 10 organisasi pemeriksa fakta lokal yang merupakan salah satu jaringan terbesar setelah AS. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris serta 11 bahasa India untuk memeriksa informasi yang ditandai pada platform.

Namun, kenyataannya memang lebih kompleks. Organisasi cek fakta yang bekerja sama dengan Facebook mengatakan, mereka memeriksa kembali dan menandai berita yang mencurigakan serta posting-an yang publik tandai.

Dengan begitu, jaringan diharapkan dapat menekan distribusi publikasi seperti itu.“Kami benar-benar tidak memiliki otoritas moral atau hukum tentang apa yang dilakukan Facebook, setelah kami menandai berita atau postingan,” ucap seorang pejabat senior dari organisasi pemeriksa fakta kepada BBC.com.

Tidak hanya disinformasi, masalah Facebook yang ada di India jauh lebih besar yaitu ujaran kebencian yang tersebar luas, bot atau akun palsu yang terkait partai politik dan pemimpinIndia, serta halaman pengguna dan kelompok besar yang dipenuhi dengan materi sesat, ditargetkan pada Muslim dan kelompok minoritas lainnya.

Faktanya, Facebook tidak memeriksa kembali fakta opini dari pidato yang dipublikasi oleh politisi karena alasan kebebasan berekspresi dan menghormati proses demokrasi.

“Sebagian besar informasi yang salah di media sosial di India dihasilkan oleh politisi dari partai yang berkuasa. Mereka memiliki pengaruh terbesar, tetapi Facebook tidak memeriksa fakta mereka," kata Pratik Sinha, salah satu pendiri Alt News, sebuah situs pengecekan fakta independen.

Facebook juga merupakan tempat yang menawarkan pengguna untuk membentuk grup yang nantinya akan menjadi bumerang. “Berbagai fitur membuatnya lebih rentan terhadap semua jenis informasi yang salah dan ujaran kebencian," kata Sinha.

Namun, dibalik permasalahan ini Facebook mengakui, telah menghabiskan lebih dari USD 13 miliar dan mempekerjakan 40.000 orang untuk tim teknologi di seluruh dunia untuk masalah keselamatan dan keamanan individu sejak 2016.

Sebagian besar ujaran kebencian dan informasi yang salah diperkirakan akan ditangkap oleh mesin Artificial Intelligence (AI) internal dan moderator konten di seluruh dunia.

Juru bicara Facebook juga mengatakan, lebih dari 15 ribu orang juga ditugaskan untuk meninjau konten dalam lebih dari 70 bahasa, termasuk 20 bahasa India.

“Akibatnya, kami telah mengurangi jumlah ujaran kebencian yang dilihat orang hingga setengahnya tahun ini. Hari ini, turun menjadi 0,05 persen. Ujaran kebencian terhadap kelompok terpinggirkan, termasuk Muslim, meningkat secara global. Jadi, kami meningkatkanpenegakan hukum dan berkomitmen untuk memperbarui kebijakan kami saat ujarankebencian berkembang secara daring," kata juru bicara.

Ia juga mengatakan, bahwa temuan-temuan di atas mengarahkan perusahaan untuk melakukan analisis lebih ketat dan dalam pada sistem rekomendasinya serta berkontribusi pada perubahan produk untuk memperbaikinya.

Amadea Claritta - Universitas Multimedia Nusantara

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.