Hoaks dan Ujaran Kebencian Diprediksi Meningkat Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Network for Indonesian Democratic Society (Netfid), Aida Mardatillah memprediksi, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian akan mengalami peningkatan menjelang pemilihan umum (Pemilu).

"Menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu makin marak," ujar Aida dilansir Antara, Kamis (25/8/2022).

Ia menyebut, konten yang marak muncul jelang Pemilu adalah cyber bullying dalam bentuk hoaks kategori satir.

"Dengan menggunakan konten politik yang cenderung berisi konten menyerang tokoh politik atau saling serang antar pendukung partai politik," ungkap Aida.

Aida mengambil contoh, pada proses jelang Pemilu 2019 lalu, muncul banyak hoaks yang ditujukan bagi golongan-golongan tertentu yang mengikuti kontestasi politik.

"Kominfo pun menemukan lebih dari seribu informasi hoaks di media sosial dengan konten kampanye hitam menjelang Pemilu 2019, berarti dalam prosesnya, bukan pada kontestasi dalam pelaksanaannya," tutur dia.

Lebih lanjut, ia membeberkan beberapa konten hoaks yang mendapat sorotan tinggi dari masyarakat pada Pemilu 2019 lalu, diantaranya kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, adanya surat suara atau kontainer kosong yang sudah dicoblos, e-KTP palsu dari Tiongkok, hingga sejumlah tuduhan terhadap pasangan calon presiden.

Aida pun merekomendasikan, KPU ataupun Bawaslu membuat regulasi internal dan surat edaran untuk menangkal peredaran hoaks dan ujaran kebencian dalam proses perjalanan menuju Pemilu 2024.

"Karena kalau misalkan melihat di UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kemudian UU Pilkada itu tidak secara spesifik mengatur mengenai hoaks dan hate speech, tapi bila ada masyarakat yang melakukan hal tersebut bisa dikenai dengan aturan-aturan yang umum di luar UU Pemilu dan UU Pilkada," papar Aida.

Oleh karenanya, kata Aida, diperlukan antisipasi bersama segenap pihak guna mencegah meningkatnya peredaran hoaks dan ujaran kebencian jelang Pemilu 2024 agar indeks demokrasi Indonesia tidak lagi menurun, yang merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik indeks demokrasi Indonesia tengah naik.

"Di sini ada empat saya membuat bagaimana cara melawan hoaks dan hate speech, ada literasi, peran dari civil society, dan juga kemudian peran dari pemerintah, dan partai politik politisi itu sendiri," ujarnya.