Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menjaga ruang digital tetap kondusif menjelang pemilihan umum (Pemilu).
"Yang kita lakukan (tindakan) preventif," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate, di kutip dari Antara, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga
Kementerian Kominfo sekurang-kurangnya menyiapkan dua strategi untuk menjaga ruang digital menjelang Pemilu. Pertama, terus melakukan kegiatan literasi digital untuk masyarakat.
Advertisement
Literasi digital dipandang sebagai cara yang efisien untuk memberi pemahaman pada masyarakat mengenai ruang digital, termasuk menjelang Pemilu, antara lain supaya media sosial tidak dipenuhi hoaks, ujaran kebencian dan konten adu domba.
Konten-konten seperti itu berpotensi membuat keributan diantara masyarakat pendukung calon kandidat yang maju ke Pemilu.
"Jangan sampai itu terjadi. Mari lah kita sama-sama manfaatkan ruang digital untuk hal-hal yang bermanfaat," kata Johnny.
Sejak 2017 Kementerian Kominfo memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital, yang sudah menjangkau sekitar 12,5 juta orang hingga tahun ini.
Dengan pemahaman yang diberikan melalui literasi digital, masyarakat diharapkan bisa membuat konten-konten bermanfaat untuk diunggah ke media sosial.
"Itu jauh lebih bermanfaat. Dibandingkan dengan menggunakannya untuk hoaks, misinformasi, disinformasi, bahkan mendorong post-truth," kata Johnny.
Â
Strategi Kedua
Strategi kedua Kementerian Kominfo untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ruang digital menjelang Pemilu adalah pemantauan konten negatif di media sosial menggunakan mesin.
"Apakah itu hoaks, narkotika, pornografi dan perjudian, terus kita lakukan pembersihan," kata Johnny.
Pemantauan di ruang digital oleh Kementerian Kominfo, menurut Johnny, dilakukan secara reguler, bukan hanya menjelang tahun politik.
Dalam penanganan hoaks dan konten negatif di dunia maya, Kementerian Kominfo berperan sebagai regulator. Tindakan hukum yang disebabkan oleh konten negatif tetap menjadi wewenang kepolisian dan jaksa.
Kementerian Kominfo menyatakan, Indonesia akan mengadakan Pemilu serentak pada 2024 dukungan mereka untuk penyelenggara Pemilu dan kementerian atau lembaga terkait supaya Pemilu bisa berjalan dengan baik.
Â
Advertisement
Tentang Cek Fakta Liputan6.com
Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.
Â