Bawaslu Kepulauan Selayar Ajak Masyarakat Cegah Hoaks dan Politik Uang Saat Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar memperkuat keberadaan desa pengawasan dalam upaya menekan pelanggan pada Pemilu Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Suharno mengatakan bahwa pihaknya rutin menyosialisasikan desa pengawasan sebagai bentuk ikhtiar mencegah pelanggaran, di antaranya politik uang dan hoaks.

Desa pengawasan ini, kata dia, di dalamnya terdapat komponen masyarakat yang terdiri atas para perempuan, pemuda, tokoh agama, dan kepala desa.

Suharno mengakui, pentingnya partisipasi dan kerja sama semua pihak, terutama para kepala desa sebagai orang nomor satu di wilayah masing-masing.

Menurut dia, perlu mengedepankan pencegahan terhadap adanya hal-hal yang dapat merusak dan mencederai pesta demokrasi.

Begitu pula dalam seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang saat ini terus berlangsung, pihaknya berharap dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menanggapi dan memberikan laporan terkait dengan calon yang bersangkutan.

"Jika ada masyarakat yang memiliki informasi adanya calon PPK yang tidak memenuhi syarat, segera melaporkan kepada kami. Kami butuh informasi-informasi demikian," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Irwan Baso memandang perlu peran aktif desa untuk pencegahan politik uang menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia berharap masyarakat sadar akan pentingnya menjaga semua tahapan pemilu. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus memperkuat sinergitas guna menciptakan pemilu yang jujur adil dan demokratis.