Polri Gelar Edukasi untuk Cegah Penyebaran Hoaks Jelang Tahun Politik

Dedi menambahkan dalam menghadapi Pemilu 2024, Polri juga menyiapkan operasi kepolisian dengan sandi Operasi Mantap Brata.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mengatakan Dewan Pers telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Bawaslu terkait kasus-kasus sengketa pers sebagai persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain itu, Dewan Pers juga menyiapkan 20 orang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan Pemilu 2024 dengan proyeksi 1.500 pengaduan pada tahun 2023.

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menambahkan upaya mencegah hoaks perlu diperkuat di media sosial seperti Instagram dan TikTok, sedangkan untuk Twitter sudah ada komitmen akan lebih ketat dalam hal pengawasan unggahan bernuasa politik.

Sementara itu, dari pihak KPI melalui Wakil Ketua Mulyo Hadi Purnomo menyampaikan komitmen yang sama untuk mencegah penyebaran hoaks jelang Pemilu 2024.

Upaya yang dilakukan KPI menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak televisi digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.

"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan televisi digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ujarnya.

KPI juga mengamati fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten.

Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat undang-undang terkait media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.

KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.

Sedangkan dari KPU mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024.

Perwakilan KPU Dohardo Pakpahan menyebut KPU telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah media dengan harapan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

Dari pihak Bawaslu menyampaikan akan mengantisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan.

Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.