Bawaslu Kepri Peringatkan Tak Ada Kampanye Selama Ramadhan, Sanksi Tegas Diberlakukan Jika Melanggar

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melarang bakal calon anggota legislatif memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk mengkampanyekan diri.

Ketua Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi mengemukakan, sosialisasi politik hanya dapat dilakukan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara partai.

Ketiga pengurus inti partai tersebut dapat melakukan sosialisasi, seperti pertemuan terbatas di internal partai, namun harus menyampaikan kepada KPU Kepri dan Bawaslu Kepri paling lama sehari sebelum pelaksanaan pertemuan terbatas tersebut.

Bahkan, partai politik dapat memasang bendera, umbul-umbul, baliho, dan spanduk yang memuat lambang partai dan foto pengurus inti.

"Peserta pemilu merupakan partai politik bukan bakal caleg. Jadi, kami ingatkan agar bakal caleg tidak melakukan sosialisasi atau kampanye melalui spanduk, baliho, dan umbul-umbul, seperti yang dilakukan pengurus inti partai," kata Said Abdullah dilansir dari Antara, Sabtu (25/3/2023).

Said menegaskan, bendera partai atau atribut partai dalam bentuk lain tidak boleh dipergunakan untuk aksi unjuk rasa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018. Atribut partai hanya boleh dipergunakan untuk sosialisasi atau kampanye sehingga dapat dikenal publik.

"Jangan membawa bendera partai saat aksi unjuk rasa karena kami tidak akan segan-segan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia mengatakan, jajaran Bawaslu Kepri masih dalam tahap menyosialisasikan peraturan dan mengingatkan para politisi yang potensial menjadi caleg untuk menahan diri dan tidak melakukan kampanye di luar jadwal. Selanjutnya, jajaran Bawaslu Kepri akan mengambil tindakan tegas bila terjadi pelanggaran pemilu.

"Bagi politisi yang masih memasang spanduk, baliho atau alat peraga kampanye lainnya, kami ingatkan agar segera mencabutnya," tambah Said Abdullah.