Ciptakan Konflik Politik, Hoaks Harus Disikapi Serius

Liputan6.com, Jakarta- Pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepada daerah direncanakan berlangsung pada 2024, peredaran hoaks seputar pesta demokrasi tersebut perlu diantisipasi agar tercipta kondisi politik yang sehat.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, hoaks harus disikapi dengan serius sebab keberadaan informasi bohong tersebut dapat membawa kita dalam konflik politik yang dapat menimbulkan banyak kerugian.

"Dia (disinformasi) bisa menimbulkan kekacauan, bisa menumpulkan rasa kemanusiaan dan rasionalitas kita rusak," kata Septiaji, dalam sebuah diskusi online, Jumat (31/3/2023).

Konten hoaks pun semakin berkembang dari yang sebelumnya hanyak teks kini berubah menjadi video, konten tersebut tentu semakin sulit untuk dibedakan benar atau salahnya oleh masyarakat awam, sehingga semakin memungkinkan masyarakat bisa mudah mempercayainya.

Menurut Septiaji kondisi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para pemeriksa fakta dalam menghadirkan informasi yang sebenarnya. Untuk memecahkan tantangan tersebut dibutuhkan cara yang khusus, seperti kolaborasi koalisi pemeriksa fakta untuk berbagi tugas, mulai dari monitoring hingga memeriksa fakta.

"Butuh kolaborasi dalam konteks monitoring bersama-sama, dari pantauan monitoring itu kita bisa masuk satu kantung bersama dan kemudian berbagi tugas," tuturnya.

Septiaji melanjutkan, pola penjernihan informasi pun perlu diubah, yaitu dengan melakukan metode prebunking atau memberikan informasi benar untuk mengantisipasi pengaruh dari peredaran hoaks. Sehingga masyarakat sudah tercerahkan terlebih dahulu sebelum adanya hoaks.

"Factcheker juga berubahan menjadi prebunker, untuk menutup gap informasi agar tidak terjadi penyebaran hoaks," ucapnya.