Cegah Hoaks Jelang Pemilu, Pemda Perlu Aktif Gunakan Media Digital untuk Edukasi

Banner Tangkal Hoaks dan Kampanye Hitam Pemilu 2019. (Liputan6.com/Triyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Pemilu 2024, berbagai informasi atau hoaks beredar di tengah masyarakat. Perlu adanya upaya khusus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah terjadinya konflik yang disebabkan hoaks tersebut.

Dilansir dari Antaranews.com, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, Drs, M.Si., menyebut pemerintah daerah atau Pemda perlu aktif dalam menggunakan media digital sebagai ruang publik dalam mengedukasi dan mencegah penyebaran hoaks menjelang tahun politik 2024 mendatang.

Suko mengatakan, Pemda saat ini masih belum maksimal dalam penggunaan media digitalnya, sehingga edukasi yang diberikan masyarakat kurang tersampaikan dibanding konten promosinya.

“Saya menyarankan lembaga pemerintah daerah ini ikut mengkampanyekan pencegahan hoaks lewat ruang publik digital. Karena saya lihat energi komunikasi di daerah itu lebih promosi kegiatan dan tidak mengajak warganya komunikasi," kata Suko.

Suko juga berpendapat, pemerintah khususnya yang di daerah, disamping memanfaatkan teknologi untuk penanganan hoaks, mereka bisa mengambil bagian untuk melawan hoaks dengan pendekatan yang lain. Misalnya dengan menanamkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, kebenaran, dan empati kepada masyarakat.

Pemda diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk mendapatkan edukasi di ruang publik seperti media digital, disamping mengenalkan program semata.

Menjelang Pemilu 2024, berbagai persiapan dilakukan KPU. Salah satunya adalah strategi dan cara jitu menangkal hoaks yang biasanya ramai pada masa kampanye dan menjelang hari pemilihan.

2 dari 4 halaman

Fenomena Banjir Hoaks Jelang Pemilu

Sementara itu, hasil survei dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), menyebutkan terdapat kenaikan jumlah hoaks politik terkait Pemilu 2024. Tema politik yang mendominasi hoaks yang tersebar di masyarakat ini diindikasikan meningkat jelang Pemilu 2024.

Pada triwulan pertama 2022, Mafindo mencatat temuan hoaks sebanyak 534. Sedangkan di triwulan pertama 2023, terdapat kenaikan 24% menjadi 664 hoaks di periode yang sama.

Hoaks tersebut didominasi tema politik yang tersebar di berbagai platform media digital, seperti YouTube, Facebook, maupun TikTok.

Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) edisi 39 yang diterbitkan tahun 2019 berjudul “Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional" mengungkapkan bahwa hoaks politik terbukti meningkatkan kebencian antar masyarakat dengan isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Maka jelas urgensi dari pencegahan hoaks jelang Pemilu ini, karena dampak dari hoaks isu politik berbahaya bagi ketahanan nasional dan membuat demokrasi menjadi stagnan bahkan mengalami regresi.

3 dari 4 halaman

Data Hoaks Politik Kemenkominfo

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kemenkominfo, jumlah hoaks isu politik menjelang pemilu memang kerap meningkat di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Pada periode Pemilu 2019 saja, setahun sebelum Pemilu berlangsung Kemenkominfo mencatat peningkatan hoaks isu politik mulai terjadi.

Pada 2018, dari Agustus jumlah temuan hoaks politik yang tadinya berjumlah 14, perlahan meningkat menjadi 18 pada September, 41 temuan pada Oktober, 59 temuan pada November, dan 59 temuan pada Desember. Pada 2019, terdapat 94 temuan pada Januari, dan mulai memasuki peningkatan signifikan pada Februari 2019 dengan 213 temuan.

Puncaknya terjadi sebulan sebelum Pemilu berlangsung yaitu Maret 2019 mencapai 323 temuan hoaks bertemakan isu politik.

Pada periode Pemilu 2024 hal serupa tidak boleh kembali terulang, maka dari itu pencegahan hingga penanganan hoaks yang tepat perlu dilakukan.

"Ini (hoaks) itu seperti Perang Saudara, makanya saya mendorong penanganan-nya pun lebih dilakukan dengan cara yang lokal," ujar Suko.

4 dari 4 halaman

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.