Cek Fakta: Tidak Benar Presiden Jokowi Terbitkan Perpres dan Perppu Bubarkan Ponpes Al Zaytun Dalam Video Ini

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Presiden Jokowi terbitkan Perpres dan Perppu bubarkan Ponpes Al Zaytun, dengan menjadikan narasi pidato Jokowi sebagai bahan penelusuran menggunakan Google Search.

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Berikut Pidato Lengkap Jokowi yang Menyebut Reshuffle Kabinet" yang dimuat situs Nasional.tempo.co, pada 28 Juni 2020.

Artikel situs nasional.tempo.co memuat pernyataan Jokowi yang ada di dalam klaim video, pernyataan tersebut terkait dengan peringatan keras Jokowi kepada jajaran menteri kabinet dalam penanganan wabah Covid-19 sampai menyebut reshuffle kabinet jika para menteri tak memiliki sense of crisis.

Berikut isi lengkap pidatonya.

"Bapak ibu sekalian, suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga, mestinya semuanya yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang ada di sini ini bertanggung jawab pada 260 juta penduduk Indonesia.

Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama.

Hati-hati, OECD (organization for economic cooperation and development), terakhir dua hari lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia, terkontraksi 6 sampai 7,6 persen minusnya.

Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini, jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali ini.

Saya melihat banyak sekali kita ini yang menganggap ini normal. Kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebuah masih normal, berbahaya sekali.

Kerja masih biasa-biasa saja. Kerjaannya memang harus ekstra luar biasa, harus extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya.

Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan-kebijakan yang biasa saja, menganggap ini suatu kenormalan. Apa-apaan ini.

Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan.

Kalau perlu perpres ya perpres saya keluarkan. Kalau Saudara punya peraturan menteri, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.

Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa ga punya perasaan, ini suasana krisis.

Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian.

Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik.

Jadi belanja kementerian jadi tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat. Kalau ada hambatan, keluarkan aturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres saya keluarkan perpres. Untuk pemulihan ekonomi nasional.

Misalnya, saya berikan contoh. Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen, coba.

Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi.

Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera dikeluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70-an triliun coba.

Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen.

Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita enggak ada apa-apa, berbahaya sekali.

Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semua yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, padat karya, beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK.

Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary.

Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau yang ada belum cukup. Asal untuk rakyat asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya.

Sekali lagi, tolong ini ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu.

Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary betul-betul harus dilakukan. Dan saya membuka, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan, akan saya buka.

Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya.

Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini (jika) Bapak-Ibu tak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.

Saya rasa itu yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul meminta kepada Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan.

Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dengan manajemen krisis.

Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. "

Sumber:

https://nasional.tempo.co/read/1358863/berikut-pidato-lengkap-jokowi-yang-menyebut-reshuffle-kabinet

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim video Presiden Jokowi terbitkan Perpres dan Perppu bubarkan Ponpes Al Zaytun tidak benar.

Dalam pernyataan Jokowi video tersebut terkait dengan teguran Jokowi kepada jajaran menteri kabinet yang tidak memiliki naluri krisis pada penanganan wabah Covid-19.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.