Tekan Penyebaran Hoaks pada Pemilu 2024, Kominfo Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan, telah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menangani hoaks politik yang meningkat menjelang Pemilu 2024.

Kepala Sub Bagian Bidang Pemberitaan Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, M Taufiq Hidayat mengatakan, harapannya dengan sistem kerja kolaborasi antarsektor maka kasus eskalasi hoaks seperti saat Pemilu 2019 tidak akan terulang di tahun depan.

"Peningkatan hoaks saat itu meningkat hingga dua kali lipat menjelang pemilu. Nah kami berharap ini tidak akan terjadi lagi (di Pemilu 2024) dengan model penanganan kolaborasi (lintas sektor)," kata Taufiq dalam diskusi "Dialektika Demokrasi:Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu 2024" dilansir dari Antara, Kamis (27/7/2023).

Taufik menambahkan, beberapa kolaborasi yang telah dibentuk untuk penanganan hoaks jelang Pemilu 2024 di antaranya menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selain menyebarkan informasi publik mengenai tata cara dan mekanisme Pemilu 2024, ketiga pihak itu juga berkoordinasi tentang penanganan informasi keliru, tidak benar, dan menyesatkan yang berpotensi ditemukan di ruang digital.

Dengan kolaborasi ketiganya, diharapkan informasi sesat tersebut bisa lebih cepat ditangani untuk dihapus dan dihentikan peredarannya, sehingga tidak mengganggu situasi kondusif di masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Dalam hal menegakkan regulasi dan hukum terkait hoaks politik di Pemilu 2024, Kemenkominfo juga memperkuat kolaborasi dengan Polri.

Taufiq mengatakan, pendekatan juga dilakukan Kemenkominfo kepada partai-partai politik agar bisa mendukung narasi Pemilu Damai untuk pelaksanaan pemilu serentak di 2024.

Selain memperkuat kolaborasi, Kemenkominfo juga dengan rutin menangani hoaks menggunakan berbagai mekanisme yang telah berjalan selama ini.

Untuk tindakan pencegahan, Kemenkominfo terus menggalakkan peningkatan kapasitas talenta digital untuk bijak di ruang siber melalui kelas-kelas literasi digital.

"Dengan literasi digital yang kami lakukan termasuk menggandeng akademisi, para pegawai pemerintah, dan masyarakat diharapkan separuh penyebab penyebaran hoaks itu bisa berkurang," ujar Taufiq.

Selanjutnya sebagai penanganan langsung yang berhadapan dengan hoaks, Kemenkominfo dengan rutin menanggapi dan menerima laporan pengaduan dugaan kasus hoaks, melakukan patroli siber 24/7, hingga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk mengidentifikasi hoaks, misinformasi, serta disinformasi di ruang siber.

Menanggapi adanya potensi penggunaan AI dalam pembuatan konten-konten hoaks terkait Pemilu, Taufiq mengatakan, Kemenkominfo terus berupaya menggandeng para ahli di bidang AI untuk dapat membuat antisipasi situasi tersebut.

"Teknologi pasti akan berkembang tapi percayalah pemerintah untuk melindungi dan menjaga bangsa ini tetap utuh, kita tidak berdiam diri," tutup Taufiq.