Kominfo Bentuk Satgas Anti Hoaks Demi Wujudkan Pemilu Damai 2024

Liputan6.com, Jakarta - Dalam mewujudkan Pemilu Damai 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membentuk Satuan Tugas Anti Hoaks (Satgas Anti Hoaks).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, menjelaskan Satgas Anti Hoaks nantinya akan memberikan penjelasan mengenai berita-berita palsu kepada masyarakat.

"Kami sudah membentuk Satgas Anti Hoaks di Kominfo yang memang sudah tugas kami dalam melakukan penjelasan ke masyarakat. Nanti semua berita-berita palsu atau berita bohong itu kami stempelin hoaks,' ujar Budi dikutip dari laman Kominfo.go.id.

Ia juga menambahkan, untuk memudahkan masyarakat dalam menangkap verifikasi berita palsu yang dilakukan, seluruh informasi keliru, baik itu hoaks, disinformasi, maupun misinformasi, akan dilabeli dengan stampel hoaks.

"Saya sudah instruksikan ke Satgas Anti Hoaks agar tidak usah dibeda-bedakan mana disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Langsung saja semua distempelin hoaks biar publik gampang menangkapnya,” ujarnya menambahkan.

Menkominfo Budi Arie menegaskan sikap netral Kementerian Kominfo dalam menindak pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan peran strategis Kominfo dalam menjaga ruang digital selama Pemilu 2024 berlangsung.

"Kita di Kominfo netral, siapapun kandidatnya, partainya, kalau difitnah, bisa melaporkan kepada kami," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

"Kalau soal hukum, kita mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pokoknya kalau melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum," Budi menegaskan.