MenpanRB Temui Menteri Transformasi Digital Jepang demi Wujudkan Digitalisasi Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Abdullah Azwar Anas, berkunjung ke Kantor Digital Agency Tokyo untuk bertemu dengan Menteri Transformasi Digital Jepang, Taro Kono.

Dalam kunjungannya yang dilakukan pada Jumat, 1 Desember 2023 lalu, Kementerian PANRB menyerap ilmu transformasi digital yang terapkan oleh Negeri Sakura itu.

Implementasi transformasi digital sangat penting untuk merealisasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar masyarakat dapat menikmati layanan publik yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

"Kami senang dapat berdiskusi dan mendapatkan wawasan terkait dengan bagaimana khususnya implementasi transformasi digital dan pelaksanaan program review. Sebagaimana kami ketahui bahwa Jepang memiliki banyak praktik baik yang dapat kami pelajari dan menjadi inspirasi bagi kami di Indonesia," kata Azwar Anas dikutip dari menpan.go.id, Rabu (6/12/2023).

Digital Agency Jepang mempromosikan ICT dan DX (Transformasi digital) ke pemerintah pusat dan daerah melalui program seperti Portal e-Gov dan My Number. Mereka juga telah mengembangkan Mynaportal untuk layanan administrasi online melalui smartphone.

Menurut Anas, transformasi digital dapat direalisasikan di Indonesia melalui political will dan kolaborasi dari setiap lapisan masyarakat untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat.

"Saya yakin pengalaman Jepang akan memberikan wawasan berharga bagi kita semua dalam mendorong transformasi digital di negara kita masing-masing, terutama untuk membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu berorientasi kebutuhan masyarakat (Citizen Centric) dan bagaimana strategi pemerintah Jepang dalam percepatan transformasi digital terpadu," tutur Anas.

Melalui pertemuan tersebut, Anas ingin mendalami evaluasi program publik yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Baginya, evaluasi yang baik penting untuk memastikan program pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

Sistem evaluasi yang efektif memungkinkan pemerintah mengukur dampak kebijakan, mengidentifikasi keberhasilan, dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia tengah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, serta mempersiapkan regulasi krusial untuk merespon berbagai tantangan dari transformasi digital.

"Saat ini kami sedang menyiapkan regulasi penting untuk menjawab berbagai isu krusial dalam penerapan transformasi digital, terutama strategi penerapan secara terpusat melalui GovTech, khusus dalam pembangunan layanan digital terpadu," tambah dia.