Kominfo Kembangkan Potensi Digitalisasi Daerah Lewat Inisiatif Smart City

Liputan6.com, Jakarta - Inisiatif Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) telah dijalankan sejak 2017 silam sebagai program kolaborasi dari Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, KemenPAN-RB, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melalui Program Smart City, pemerintah berkomitmen mengembangkan potensi digital di daerah 3T (Tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yakni menjadikan Indonesia negara maju, makmur, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi terhadap tatanan global.

"Melalui gerakan ini, pemerintah daerah dibimbing untuk melakukan inovasi yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Mulai peningkatan kualitas layanan, penguatan ekonomi, peningkatan SDM hingga keberlanjutan lingkungan," tutur Menteri Kominfo RI, Budi Arie Setiadi dikutip dari kominfo.go.id, Selasa (12/12/2023). 

Budi menyatakan bahwa Gerakan Menuju Kota Cerdas ini sangat membantu pemerintah kota dan kabupaten dalam membuat rencana induk pembangunan berbasis inovasi dan teknologi, sedangkan pemerintah provinsi bertugas sebagai dirigen yang memandu keberlangsungan inisiatif ini di wilayahnya masing-masing.

"Tahun ini, Kementerian Kominfo mengakselerasi pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Selain itu, untuk Smart City, pesertanya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Contohnya Kota Sabang di ujung barat Sumatera, Kota Nunukan di Utara Kalimantan, sampai Kabupaten Boven digoel di ujung timur Papua," tambah Budi.

Menurut Budi, talenta digital yang berkualitas berperan krusial dalam implementasi Smart City. Oleh karena itu, Budi mendorong peningkatan kualitas SDA agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat transformasi digital.

"Kita tahu bahwa transformasi digital itu mencakup tiga aspek sekaligus, pertama infrastruktur digital, di sampingnya itu pemerintahan digital atau e-government, terus digital economy, dan terakhir adalah digital society. Semuanya ini harus jalan sama-sama," jelas Budi.

Namun sayangnya, talenta digital Indonesia masih belum begitu memumpuni dan hal ini menjadi tantangan agar Program Smart City berjalan dengan mulus dan akselerasi transformasi digital berwujud nyata di Indonesia.

Budi menyatakan bahwa hanya 30 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguasai keterampilan digital. Ia pun mendorong, peningkatan kemampuan digital seluruh ASN agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang tangguh.

"Ini juga menjadi tantangan kita tersendiri yang harus kita sama-sama terus dorong. Bersama-sama kita lancarkan transformasi digital menuju Smart City dan Smart Province yang berkelanjutan dan memberdayakan, serta berkeadilan," tutup Budi.