Rawan Disinformasi, Pemerintah Kembangkan Kebijakan Tata Kelola AI

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan telah memudahkan berbagai pekerjaan manusia. Dalam hal ini, Wakil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria menjelaskan bahwa saat ini di Indonesia terdapat sekitar 26,7 juta orang pekerja telah terbantu dengan keberadaan teknologi AI.

Namun, hadirnya teknologi AI tetaplah menjadi pisau bermata dua karena di samping potensi pemanfaatan yang besar secara produktif, teknologi AI juga membawa sejumlah tantangan, mulai dari bias algoritma, penyebaran konten disinformasi, hingga ancaman hilangnya pekerjaan akibat otomasi teknologi AI.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Thinktank & Journalist Workshop: Accelerating Responsible AI Governance and Innovation with Copilot for Indonesia yang digelar pada hari Senin (6/5/2024).

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi AI yang aman dan produktif, pemerintah telah mengembangkan serangkaian kebijakan terkait teknologi AI.

“Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan mengenai AI dengan pendekatan ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Contohnya untuk pengaturan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP yang diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Panduan Etika AI sebagai contoh pendekatan yang horizontal,” ujar Wamen Nezar Patria dilansir dari rilis pers Kominfo, Senin (6/5/2024).

Pemerintah juga mendorong tata kelola yang harmonis dan lintas sektor sebagai wujud pendekatan horizontal. Sementara pendekatan vertikal yang dimaksud adalah dengan memberikan ruang untuk kebijakan yang lingkupnya sektoral.

Nezar berharap dengan adanya kebijakan tersebut ekosistem AI yang aman dan produktif dapat terwujud.