UU Revisi Tentang Media Sosial Disahkan, Jepang Bakal Tindak Tegas Penyebar Hoaks

Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah Jepang secara resmi mengesahkan Undang-Undang yang telah direvisi dalam rangka memberikan tindakan tegas terhadap penyebaran konten-konten yang terindikasi sebagai hoaks fitnah di media sosial seperti Facebook dan X (sebelumnya Twitter).

Melalui Undang-Undang ini, hoaks fitnah yang terunggah dan tersebar di media sosial dapat dihapus atau di-take down sesegera mungkin. Undang-undang ini juga bertujuan sebagai bentuk transparansi pemerintah dan platform dalam menanggapi konten fitnah yang beredar di media sosial.

“Undang-undang ini mendorong operator platform (media sosial) untuk menetapkan titik kontak agar mereka dapat menerima permintaan penghapusan konten fitnah dan menjelaskan syarat penghapusan postingan. Peraturan ini akan mulai berlaku dalam waktu satu tahun,” ungkap keterangan pihak Parlemen Jepang dilansir dari Nikkei Asia.

Pemerintah Jepang menjelaskan bahwa undang-undang ini mendapat sorotan positif sebagai respons untuk melawan upaya pencemaran nama baik di media sosial. Berkaca dari kasus kematian Hana Kimura, pegulat profesional sekaligus pemeran dalam reality show populer yang tayang di Netflix saat itu, “Terrace House”.

Hana tewas karena melakukan bunuh diri pada tahun 2020 setelah menerima serangkaian ujaran kebencian di media sosial.

Selain itu, banyak orang yang kesulitan melakukan pelaporan pada platform setelah mengalami pencemaran nama baik. Mereka menilai bahwa aturan penghapusannya masih belum jelas.

Melalui undang-undang ini, platform diharuskan untuk memberitahu pengguna terkait penghapusan konten dalam jangka waktu tertentu.

Legislasi ini disetujui oleh Dewan Penasihat pada hari Jumat setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan pada tanggal 19 April.