Jaga Ruang Digital dari Hoaks, Kominfo Dorong Penerapan Komunikasi Publik Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Era digitalisasi memudahkan masyarakart dalam mengakses sebuah informasi. Namun, digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan dalam aspek pengelolaan informasi, salah satunya adalah peredaran hoaks. Hal ini yang kemudian memicu kesalahan persepsi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong penerapan komunikasi publik terbuka guna menjaga dan memastikan ruang publik agar tetap sehat, serta masyarakat bisa lebih bijak ketika beraktivitas di ruang digital.

"Itu tugas kami yang tidak mudah, karena demokrasi yang sehat mensyaratkan partisipasi publik sebagai prasyarat utama itu berjalan. Makin masyarakat pintar, semakin berpartisipasi, maka segala hal bisa terjadi termasuk juga hoaks," kata Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi dalam keterangan resminya dikutip Senin (24/6/2024).

Hal ini disampaikannya dalam Pembukaan Workshop Komunikasi Publik Digital bagi Pimpinan Kementerian Kominfo. Melalui strategi komunikasi publik secara terbuka, Budi Arie meminta, lembaga publik untuk melakukannya berdasarkan prinsip open government yang terdiri dari empat aspek, yaitu transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipatif. Menurutnya, prinsip ini penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan publik.

"Kami sangat sering tergagap dan tidak siap kalau datang kritik dan perundungan dari publik atau netizen. Jadi dalam menyampaikan informasi publik secara efektif, perlu keahlian-keahlian terbaru karena harus informasi yang begitu deras di masyarakat," ujarnya menegaskan.

Dalam memastikan penerapan komunikasi publik terbuka agar dapat berjalan secara efektif, ada lima strategi utama yang ditekankan. Pertama, memastikan penyediaan informasi yang akurat dan relevan bagi publik.

Kedua, memperhatikan social media presence dalam menjaga konsistensi engagement publik. Ketiga, menyelenggarakan kampanye dan acara untuk membangun hubungan baik dengan berbagai komunitas.

"Keempat, melakukan kolaborasi multi-stakeholder dalam pembentukan strategi komunikasi. Dan kelima, kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis komunikasi," tutur Budi Arie lebih lanjut.

Harapannya, komunikasi publik yang dibangun dapat berjalan dengan baik serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.