Pemprov Papua Imbau Warga Waspadai Hoaks Jelang Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Papua mengimbau, kepada seluruh warga agar lebih teliti terhadap informasi tentang politik menjelang Pilkada 2024.

Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, tidak sedikit informasi tentang politik yang beredar di media sosial jelang Pilkada 2024 merupakan hoaks.

"Berita bohong kini banyak tersebar dengan kemasan yang menarik mulai dari teks, foto, atau video, sehingga perlu ketelitian dan kewaspadaan dalam menyaring sebuah informasi," kata Jeri dilansir dari Antara, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Jeri, pesan yang berisi informasi palsu atau hoaks sering kali mengandung ajakan untuk menyebarkan, oleh sebab itu penting bagi masyarakat menyaring informasi sebelum menyebarkannya.

"Kini masyarakat di Bumi Cenderawasih lebih menyukai berita atau informasi yang berkaitan dengan politik dan (HAM) dengan sumber berita yang diminati yakni media sosial medsos," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengajak, seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai. Menurut Hadi, pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai tersebut dapat terwujud dengan menjaga stabilitas situasi politik, hukum, dan keamanan.

"Sangat penting dan mutlak. Sekali lagi mutlak. Untuk apa? Harus kita jaga bersama karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat memengaruhi tahapan Pilkada 2024," kata Hadi dilansir dari Antara, Kamis (27/4/2024).

Hadi mengatakan, ada sekira 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 2024. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibanding Pilkada sebelumnya.

"Hal ini tentunya akan berdampak meningkatnya ancaman misinformasi dan polarisasi sosial politik yang dapat mengganggu proses demokrasi. Apalagi seluruh daerah memiliki calon masing-masing dan tentunya akan fanatik dengan calonnya untuk bisa dimenangkan," tutur dia.

Oleh sebab itu, ia menekankan hal-hal yang perlu dilakukan komponen bangsa untuk dapat menyukseskan Pilkada 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Pertama, KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU selaku penyelenggara pemilihan beserta pengawas, yakni Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," ujarnya.

Hadi meminta, kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan maupun fasilitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Hadi mengatakan, dukungan tersebut dapat berupa menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum hingga menjamin ketersediaan anggaran.

"Berikutnya apa? Menjamin hak pilih masyarakat dan pembentukan badan ad hoc, dan memfasilitasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan," katanya.