Liputan6.com, Jakarta- Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berharap bantuan peran media turut mencegah kerawanan pesta demokrasi tersebut, khususnya dalam menangkal hoaks terkait tahapan pemilihan pada 27 November 2024.
"Tentu ini sangat penting, karena peran serta media menjadi salah satu indikator penilaian kerawanan pemilihan kita. Kemudian, bagaimana mencegah namanya berita hoaks dan ujaran kebencian," kata anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah di Makassar, dikutip dari Antara, Sabtu (27/7/2024)/
Baca Juga
Alamsyah menjelaskan dalam Rapat Koordinasi Provinsi Sulsel dengan stakeholder media di Makassar, peran media dapat menjadi dinamisator pada setiap tahapan Pilkada, khususnya masa kampanye calon kepala daerah.
Advertisement
Alamsyah menuturkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan penjelasan maupun pemahaman kepada jurnalis maupun bidang kehumasan Bawaslu 24 kabupaten kota dalam hal pemberitaan serta hasil liputan yang bersifat positif saat momen Pemilihan.
Selain itu, Kepala Divisi Data dan Informasi Bawaslu Sulsel ini mengemukakan, untuk mencegah terjadinya kerawanan Pilkada, utamanya pemberitaan yang mengandung unsur hoaks.
"Kami berharap, awak media maupun staf kehumasan menjadi garda terdepan dalam mempublikasi data-data atau hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilihan nantinya. Makanya perlu dibekali ilmu jurnalistik terkait pemberitaan bagi staf humas," paparnya.
Â
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pilkada Serentak Lebih Menantang
Sementara itu, Anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain menyampaikan Pilkada serentak tahun ini lebih menantang, sebab waktu tahapan kampanye diberikan hanya 60 hari. Tahapan Pemilihan 2024 ini kampanye akan lebih sedikit hangat, dan Agustus sudah masuk pendaftaran.
Mantan Ketua KPU Kota Parepare ini menuturkan, pada tahapan kampanye nanti peran media sangat strategis. Kendati demikian, harapannya media dapat menjadi dinamisator kampanye melalui pemberitaan secara berimbang dan tidak menciptakan informasi hoaks.
"Di tahapan kampanye nanti, bisa saja isu strategisnya adalah black campaign (kampanye hitam). Maka kandidat akan saling serang dengan memanfaatkan media. Kami sebagai penyelenggara kadang serba salah dalam hal penanganannya, karena ada keterlibatan media," ungkap dia.
Kegiatan tersebut ia berharap ada masukan dari media. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan pertemuan di Jakarta guna membahas seperti apa Peraturan KPU (PKPU) baru tentang kampanye.
Â
Advertisement
Tentang Cek Fakta Liputan6.com
Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.