Wujudkan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Damai, Komnas HAM Ingatkan Kampanye Tanpa Hoaks

Di sisi lain, Komnas HAM mengingatkan seluruh ASN, termasuk penjabat kepala daerah, aparatur keamanan, aparatur pertahanan, dan aparatur intelijen untuk tetap menjaga netralitas selama tahapan pilkada.

"Tidak menunjukkan dukungan dalam bentuk apa pun kepada salah satu pasangan calon, serta tidak menjadi alat pemenangan bagi pasangan calon tertentu," imbuh Pramono.

Khusus kepada aparat penegak hukum, Komnas HAM berpesan agar penegakan hukum selama tahapan pilkada secara adil, transparan, dan non-diskriminatif. Hal itu dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi.

Tidak hanya itu, Komnas HAM meminta pers untuk menjalankan fungsi penyiaran dan pemberitaan yang berimbang, informatif, dan edukatif. Diingatkan pula agar pers menjauhi pemberitaan yang provokatif, sensasional, dan memecah belah.

"Seluruh pemilih untuk mengedepankan sikap kritis dalam menimbang visi, misi, program, dan rekam jejak pasangan calon, kemudian menghormati preferensi politik orang lain, menjauhi cara-cara provokasi dan kekerasan, serta menolak politik uang," tutup Pramono.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.