Kampanye Pilkada 2024 Boleh Dilakukan di Kampus, Ini Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Kampanye terbuka untuk Pilkada 2024 kini boleh dilakukan di kampus. Hal ini menyusul dengan dikabulkannya uji materi Undang-undang Pilkada yang didugat oleh dua mahasiswa pada 21 Agustus 2024 lalu.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 69 huruf i UU Pilkada diubah sehingga memungkinkan kampanye di perguruan tinggi selama telah mendapatkan izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan tanpa atribut kampanye pemilu. Sebelumnya, UU Pilkada melarang kampanye di tempat pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Meski sudah diizinkan, namun kampanye Pilkada 2024 di kampus harus mengikuti aturan yang berlaku. Anggota Bawaslu, Puadi menjelaskan dua syarat kampanye di kampus setelah putusan MK.

Dia mewanti-wanti peserta Pemilu 2024 untuk memenuhi dua syarat tersebut, apabila hendak berkampanye di kampus. Pertama, kata dia, kampanye di kampus harus berdasarkan undangan atau izin rektor atau penyelenggara.

"Jadi bukan keinginan calon peserta (pemilu) datang ke kampus, melainkan diundang oleh rektor atau oleh penyelenggara. Intinya diundang oleh rektor," kata Puadi dikutip dari situs bawaslu.go.id, Kamis (26/9/2024).

Kedua, kata Puadi, peserta pemilu yang diundang ke kampus tidak membawa atribut kampanye atau alat peraga kampanye.

"Boleh kampanye di kampus, akan tetapi harus ada izin dari rektor dan kedua tidak boleh membawa atribut," ucap Puadi.

Berikut beberapa aturan yang harus dipenuhi peserta Pilkada 2024 jika ingin berkampanye di kampus, dikutip dari Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Calon Wali Kota. 

Pasal 58

(1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:

1. gedung;
2. halaman;
3. lapangan; dan/atau
4. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. universitas;
2. institut;
3. sekolah tinggi;
4. politeknik;
5. akademi; dan
6. akademi komunitas.

(3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

(4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:

1. pertemuan terbatas; dan
2. pertemuan tatap muka dan dialog.

(5) Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.

(2) Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(3) Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

1. rektor pada universitas dan institut;
2. ketua pada sekolah tinggi; dan
3. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

(4) Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:

1. Hari;
2. tanggal;
3. jam;
4. tempat kegiatan;
5. metode Kampanye;
6. tema materi Kampanye; dan
7. Pasangan Calon.

(5) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

(6) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.