Hoaks sampai Ujaran Kebencian Jadi Gangguan Keamanan Digital saat Pilkada, Masyarakat Diminta Waspada

Memantau Proses Sortir dan Lipat Suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta — Pekerja menyortir dan melipat surat suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta- Masyarakat diingatkan agar mewaspadai gangguan keamanan digital di tengah suasana Pilkada 2024. Di antaranya adalah hoaks yang beredar saat pesta demokrasi tersebut berlangsung.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menyebutkan terdapat beberapa kejahatan yang banyak terjadi dengan memanfaatkan momen Pilkada seperti peretasan, pengambilan data, hoaks dan penyebaran ujaran kebencian maupun doxing.

Selain itu menipu untuk mendapat data pribadi (phising), penipuan online dan penyalahgunaan data atau identitas.

"Kejahatan siber atau cybercrime akan meningkat ke depannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif," katanya.

Karena itu perlu ada upaya terkoordinasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar keamanan siber Indonesia meningkat dan aman.

Heru menilai, keamanan siber dan pelindungan data menjadi tugas bersama meski perlu di orkestrasi pemerintah.

Karena itu, di era digital seperti saat ini, peran aktif generasi muda dalam menjaga keamanan digital sangat diperlukan.

"Sebab, generasi muda merupakan yang paling dekat dengan akses digital," katanya.

2 dari 3 halaman

Kesadaran Masih Rendah

Kendati demikian, Heru mengatakan bahwa kesadaran generasi muda masih rendah terkait dengan keamanan digital. Karena itu masih perlu dilakukan edukasi dan mengajak generasi muda untuk partisipasi dalam menjaga keamanan siber pribadi dan menjaga data.

"Kalau bisa bersama-sama menjadi keamanan siber nasional sebab banyak juga talenta ahli hacker di kalangan muda kita," ujar Heru yang juga Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute.

Untuk menjaga Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, Heru pun berpesan agar semua penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan datanya, termasuk juga seluruh kementerian dan lembaga.

Heru menegaskan bahwa pemerintah juga seharusnya dapat menjadi yang terdepan dalam memimpin keamanan siber dan keamanan data di tanah air.

3 dari 3 halaman

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Bawaslu RI Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.