Pentingnya Pendidikan Politik untuk Mencegah Polarisasi dan Hoaks di Pilkada 2024

Keterangan Bawaslu Terkait Penanganan Pelanggaran Kampanye — Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menjelaskan, dari 70 perkara dugaan pelanggaran pada masa kampanye itu, 35 perkara di antaranya ditangani di tingkat pusat, kemudian 35 perkara lainnya di daerah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menekankan, urgensi pendidikan politik bagi masyarakat sebagai langkah krusial untuk menghindari polarisasi pada Pilkada 2024. Polarisasi ini sering kali dipicu oleh isu SARA, ujaran kebencian, dan hoaks yang berpotensi merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil.

Bagja menyoroti bahwa masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang benar mengenai kandidat kepala daerah.

"Namun, perlu diwaspadai adanya kampanye tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk menyerang pasangan calon. Tujuannya adalah menciptakan kekacauan yang dapat mempengaruhi partisipasi dan keyakinan pemilih," kata Bagja dilansir dari Antara, Sabtu (8/11/2024).

Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini dapat merusak demokrasi, terutama dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang memperbesar potensi polarisasi.

"Hal ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, yang bahkan mengancam keamanan serta disintegrasi bangsa", tambah Bagja.

Meski demikian, Bagja optimis bahwa pada Pemilu dan Pilkada 2024, kolaborasi antara Bawaslu, KPU, pemerintah, dan masyarakat sipil seperti Cek Fakta, dapat menurunkan tensi dan politisasi SARA di media sosial secara signifikan.

"Bawaslu yakin bahwa cek fakta adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang bermartabat dan menciptakan kontestasi politik yang berkualitas dan berintegritas, bebas dari hoaks dan ujaran kebencian," tegas Bagja.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan, harus disuguhi pendidikan politik yang bertanggung jawab. Kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya verifikasi informasi harus ditingkatkan melalui kolaborasi bersama.

"Mari kita terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif dan memperluas pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Laporkan kepada kami jika ada dugaan pelanggaran pemilihan berupa misinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial," ajaknya.

2 dari 2 halaman

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence