Riset Ungkap Tingkat Literasi Hoaks Masyarakat Indonesia di Level Sedang

Liputan6.com, Jakarta - Riset terbaru yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masuk dalam level sedang. Bahkan banyak dari masyarakat yang belum bisa membedakan antara informasi hoaks atau fakta.

Survei ini dilakukan Mafindo pada 2011 responden secara acak dan bertahap di 20 provinsi, meliputi 10 provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi dan juga 10 provinsi dengan IKP terendah. Riset ini melibatkan partisipan dari berbagai latar belakang demografi, meliputi usia, gender, agama, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, sehingga menghasilkan gambaran yang representatif tentang kondisi literasi hoaks di Indonesia.

Dari survei ditemukan bahwa  sebanyak 60% responden tidak mengetahui bahwaklaim tentang Warga Negara Asing (WNA) diberi KTP untuk mencoblos adalah hoaks. Selain itu, 66,1% responden tidak mengetahui bahwa klaim Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu juga hoaks.

Studi ini juga menegaskan literasi hoaks masyarakat Indonesia di level sedang karena secara kognitif pengetahuan mereka soal hoaks di level sedang atau 68%, yang tinggi mencapai 23,7% dan rendah 7,6%. Sementara partisipasi politik juga berada pada level sedang.

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo mengatakan survei ini merupakan bentuk komitmen Mafindo dalam memperkuat ketahanan informasi masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi hoaks yang kerap kali menganggu tatanan sosial, politik, dan demokrasi.

"Kami berupaya memahami akar permasalahan literasi hoaks di masyarakat dan kaitannya dengan partisipasi politik. Survei ini memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman masyarakat yang dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan," katanya.

"Kami berharap survei ini dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi digital, membangun ketahanan terhadap hoaks, dan memperkuat partisipasi politik masyarakat," katanya menambahkan.