Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Turun, Apa Dampaknya?

Liputan6.com, Jakarta - Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan di beberapa daerah, termasuk Jakarta dan Sumatera Utara. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menyoroti fenomena ini.

"Di Sumatera Utara sekitar 50an persen begitu juga di Jakarta. Kalau kita hitung suara sah di Jakarta itu hanya sekitar 53 persen dari jumlah seluruh DPT, kalau dihitung secara keseluruhan pemilih hadir di TPS berdasarkan surat suara yang digunakan itu ada sekitar 57 persen sekian," ujar Haykal saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (02/12/2024).

Menurut Haykal, rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, terkait dengan minimnya waktu sosialisasi yang dilakukan penyelenggara Pemilu. 

"Kita memahami bahwa proses penyelenggaraan Pilkada ini waktunya cukup singkat, sehingga KPU juga memiliki kesulitan atau kemudian kendala untuk melakukan sosialisasi secara masif, tidak seperti di Pilpres dan Pileg kemarin yang waktu untuk sosialisasi cukup panjang," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Haykal berpendapat, jumlah TPS yang tersedia saat Pilkada 2024 hanya separuh dari TPS yang ada di Pemilu 2024. Selain itu, ada TPS yang letaknya cukup jauh, sehingga membuat pemilih enggan datang menggunakan hak suara saat pemungutan suara.

"Ada faktor non-teknis juga yang menurut kami cenderung menjadi faktor-faktor utama sebenarnya. Misalnya terkait dengan kejenuhan pemilih atau disebut dengan vote perspektif, di mana pemilih itu sudah jenuh dengan proses politik dan juga pemilu yang terjadi karena residu dari Pemilu Februari kemarin masih dirasakan oleh pemilih," tambah Haykal.

Tak hanya itu, Haykal menyebut, ketidakpuasan terhadap kandidat juga mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih saat pemungutan suara.

"Pemilih tidak melihat adanya pilihan atau tidak ada sosok yang memang diinginkan oleh masyarakat di dalam Pilkada. Hal tersebut di Pilkada Jakarta misalnya kita bisa melihat bahwa ada nama-nama yang kemudian terdengar dan juga bahkan elektabilitas tinggi sebelum proses pendaftaran namun kemudian tidak berhasil mendapatkan dukungan dari partai politik."

Dampak Golput Jangka Panjang

Haykal juga mengungkapkan, dampak dan konsekuensi dari tingginya angka golput pada pemilu. Satu di antaranya yakni dapat menurunkan legitimasi pemimpin yang terpilih.

"Artinya kan ada legitimasi yang rendah atas keterpilihan seseorang atau pasangan di dalam Pilkada," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa legitimasi yang rendah akan menjadi tantangan besar bagi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan.

"Nah legitimasi yang rendah ini akan menjadi beban berat ketika pemenang Pilkada tersebut menjalankan fungsinya di dalam pemerintahan, menjalankan program-program dan kebijakan-kebijakannya. Akan ada effort yang harus lebih kuat untuk membuktikan bahwa mereka tetap layak dipilih dan menang dari kontestan Pilkada sendiri,"

Haykal berharap, fenomena golput ini dapat menjadi evaluasi penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang.

"Mudah-mudahan di dalam beberapa daerah yang menghadapi konteks seperti itu, ya pemilihnya rendah, pemimpin yang menang harus membuktikan dan harus memiliki effort yang lebih untuk membuktikan kelayakan mereka," tutupnya.

Penulis: Aqmarina Aulia Jami