Kualitas Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Masih Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 RI dengan tema 'Indonesia Kerja Bersama' merupakan momentum untuk mawas diri lalu memperbaiki kualitas segenap bangsa.

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) Bimo Joga Sasongko mengatakan, Hari Kemerdekaan masih dibayangi dengan keprihatinan terkait masalah pembangunan manusia seperti yang disoroti badan dunia United Nations Development Programme (UNDP).

Kualitas Indonesia dinilai masih memprihatikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan, Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara.

Bimo Joga Sasongko mengatakan, sangat penting pembangunan manusia Indonesia khususnya membentuk SDM terbarukan. Memperbaiki kualitas dan daya saing SDM bangsa adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Dia mengatakan, perlu terobosan dalam pembangunan manusia agar bisa membuahkan produktivitas yang tinggi serta meningkatnya nilai tambah lokal. "Saatnya kerja yang cerdas dan berkualitas, bukan kerja asal kerja," ujar Bimo dalam keterangan tertulis yang diterima.

Dia menuturkan, Indonesia Kerja Bersama, disemangati oleh nilai tradisi keIndonesiaan yang telah membumi berabad-abad. Esensi kerja bersama adalah 'holopis kuntul baris' yang identik dengan prilaku gotong royong ajaran leluhur bangsa. Lalu diformulasikan secara ideologis oleh Presiden pertama RI Sukarno.

"Gotong royong mesti tulus memikul beban bersama, menikmati bersama secara murah meriah dan guyup seperti nikmatnya santap menu rakyat nasi liwet Solo dan coto Makassar," kata Bimo Joga Sasongko.

Rumuskan Arah Platform

Bimo mengatakan, perlu merumuskan arah dan platform gotong royong sebagai energi kolektif kebangsaan untuk menghadapi persaingan global yang makin sengit. Menurut Bung Karno gotong-royong merupakan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua.

Gotong royong bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Gotong-royong memerlukan rekayasa dan pembangunan manusia untuk mencetak SDM terbarukan yang sesuai dengan kemajuan jaman.

"SDM terbarukan menurut Presiden ketiga RI BJ Habibie memiliki daya kreatif dan inovasi yang lebih unggul dari generasi sebelumnya," kata dia.

Bimo menambahkan, keniscayaan persaingan ekonomi dunia dan masalah krusial kemasyarakatan membutuhkan bermacam inovasi sebagai solusinya. Kemerdekaan Indonesia pada prinsipnya adalah berkat rahmat Allah, inilah yang menjadi spirit yang hebat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan keadilan sosial.

2 dari 2 halaman

Pemimpin Inovatif

Ketua Umum IABIE Bimo Joga Sasongko mengatakan, memasuki usia bangsa yang ke-72, rakyat menuntut adanya kepemimpinan yang mampu menjadi navigator untuk mengatasi masalah sosial yang akut, ketimpangan ekonomi dan produktivitas yang terus merosot. Navigator itu juga harus mampu mewujudkan Indonesia inkorporasi yang inovatif, tangguh dan berdaya saing.

"Gerakan nasional ayo kerja yang selama ini ditekankan oleh pemerintah sebaiknya dilandasi filosofi Walk the Talk untuk menggambarkan bahwa dibalik kepemimpinan terkandung kerja detail dan terukur. Serta ada satunya kata dengan perbuatan inovatif," kata dia.

Dia mengatakan, untuk hadapi tantangan ke depan dibutuhkan profil pemimpin yang berjiwa inovatif. Karena keterbatasan sumber daya, kompleksitas kependudukan, problem sosial, krisis energi dan ancaman bencana alam hanya bisa diatasi dengan gaya manajemen dan kebijakan yang inovatif.

Sehingga di masa yang akan datang, pemimpin harus mampu meningkatkan kapasitas inovatif nasional dan daerah. Juga perlu penguatan sistem inovasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Proses inovasi bisa berupa teknologi tepat guna yang berbasis sumber daya lokal. Tetapi juga bisa terkait dengan teknologi tinggi atau hi-tech yang berkembang di luar negeri.

Inovasi teknologi teknologi tepat guna sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil panen masyarakat. Teknologi tepat guna itu sangat bermanfaat karena mampu melipatgandakan produktivitas dan mendongkrak penghasilan masyarakat luas.

"Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada semua pihak agar menyiapkan SDM usia produktif dengan baik. Oleh sebab itu perlu menyiapkan sebanyak mungkin SDM terbarukan," kata Bimo.

Baik SDM yang menggeluti hi-tech atau teknologi canggih maupun teknologi tepat guna yang sangat dibutuhkan oleh usaha rakyat. Untuk mencetak dua kategori SDM teknologi tersebut dibutuhkan program yang progresif dan luar biasa.

Dana Pendidikan

Perlu terobosan program untuk mencetak SDM terbarukan, baik teknologi tepat guna lewat penataan pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan usaha rakyat dan kondisi pasar.

Sedangkan untuk mencetak SDM teknologi yang tergolong hi-tech perlu reorientasi atau peninjauan kembali program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada saat ini LPDP mengelola dana abadi untuk pendidikan senilai triliunan rupiah.

Reorientasi pada intinya penambahan program dan pengalokasian dana untuk pengiriman lulusan SMA/SMK berbakat untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi luar negeri dalam prodi teknologi tinggi. Karena prodi tersebut belum ada atau kurang memadai pada perguruan tinggi di dalam negeri.

Perlu terobosan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri. LPDP yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2010 tentang Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) mestinya menjadi ujung tombak dalam mencetak SDM terbarukan sejak usia belia.

"Program beasiswa luar negeri LPDP selama ini hanya fokus untuk program S-2 dan S-3. Hal itu kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kurang efektif mencetak SDM tenologi berkelas dunia," kata dia.

Dia mengatakan, masyarakat melihat LPDP kini dalam kondisi quo vadis. Mestinya LPDP mampu menjadi navigator yang bisa membuka jalan bagi anak muda bangsa untuk menatap kemajuan dan kendalikan revolusi teknologi. Navigator yang mampu mengarahkan lulusan SMA menuju negara-negara maju yang menyediakan pendidikan tinggi terkemuka.

Sejak LPDP dibentuk, publik melihat kurang adanya rasa keadilan dalam program beasiswa luar negeri. Program yang elitis tersebut cenderung berpihak kepada yang kaya dan orang kota besar karena mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri.

Sementara siswa yang kurang mampu atau dari pelosok daerah kesulitan memperoleh LoA. Karena untuk dapatkan itu prosesnya panjang dan membutuhkan dana dan kemampuan bahasa asing yang lebih. Hal ini tentunya memberatkan yang berasal dari daerah dan keluarga tidak mampu.

**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini

**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6