Gagal Capai Target, Karyawan Dipaksa Merangkak di Jalan

Hukuman Memalukan Karyawan Cina — (Foto: Worldofbuzz.com)

Liputan6.com, Jakarta - Apa sebenarnya hukuman yang pantas untuk seorang karyawan yang gagal mencapai target? Sebuah perusahaan Tiongkok menerapkan aturan yang tidak manusiawi bagi seluruh karyawannya. Bagi karyawan yang gagal mencapai target penjualan, mereka dipaksa merangkak di jalanan.

Biasanya perusahaan akan memberi hukuman bagi karyawannya yang bersifat teguran atau ancaman, seperti turun jabatan atau pemindahan tempat kerja. Namun berbeda dengan perusahaan satu ini.

Dilansir dari World of Buzz, Sabtu (19/1/2019), para karyawan di perusahaan tersebut yang tidak mencapai target penjualan tampak dihukum merangkak di jalanan. Potret mereka pun beredar di jejaring sosial. Terlihat, sejumlah karyawan menundukkan kepala mereka karena menahan malu saat orang-orang di sekitar menyaksikan mereka dihukum dengan cara tak biasa.

Perusahaan menganggap bahwa hukuman tersebut dianggap sebagai bentuk motivasi bagi karyawan untuk lebih semangat bekerja.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Radja Nainggolan dikabarkan telah bertemu Fabio Cannavaro, pelatih Guangzhou Evergrande.

2 dari 2 halaman

Bukan yang Pertama

Hukuman Didepan Publik — (Foto: Worldofbuzz.com)

Hukuman aneh tersebut ternyata bukan hanya sekali terjadi. Sejumlah perusahaan bahkan menerapkan hukuman serupa, bahkan lebih sadis bagi para karyawannya yang tak mencapai target. Hukuman tersebut di antaranya meminum air toilet.

Para karyawan yang mendapat hukuman meminum air toilet dilaporkan bekerja di sebuah studio fotografi di kota Guang'an, Sichuan. Mereka dihukum karena tidak semangat bekerja sehingga tak mencapai target.

Seorang pekerja perempuan mengatakan bahwa hukuman tersebut membuatnya mengalami diare dan muntah-muntah. Polisi bahkan sempat menyelidiki peristiwa tersebut.

Reporter:

Lea Citra Santi Baneza

Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta

Naik 6,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Landasan Kuat Kenaikan Upah Minimum 2025