Mau Dapat Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta? Simak Persyaratan Berikut Faktanya

Hingga saat ini, tercatat 208 ribu rekening pekerja siap ditransfer. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Kita sudah kumpulkan lebih dari 208 ribu nomor rekening dan pekerja yang di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian insentif tersebut. Sebab, proses penyalurannya akan lebih rumit jika pemerintah harus mencari data di luar itu

"Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor akunnya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi pasti akan terjadi banyak sekali kekisruhan," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memaparkan alasannya baru menurunkan insentif berupa subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, dikarenakan segmen tersebut unik.

"Dari Pemerintah melihat ada segmen yang kosong justru di segmen itu unik. Karena masih bekerja tapi tidak di-PHK. Kondisi perusahaannya buruk, mereka dirumahkan atau gaji yang dipotong. Jadi segmen ini diberikan untuk melengkapi dari bantuan-bantuan sosial yang sebelumnya,” kata Budi dalam Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 Agustus 2020.

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyatakan, pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta bisa mencari tahu kepastian apakah dirinya akan mendapatkan subsidi gaji Rp 2,4 juta dari pemerintah.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya dalam hal ini berkoordinasi dengan perusahaan untuk memperoleh data rekening pegawainya yang berhak mendapat bantuan.

Karena itu, ia menganjurkan para pekerja formal yang merasa berhak menerima untuk mengajukan dirinya diikutsertakan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

"Kami berhubungan dengan pihak perusahaan saja. Peserta bisa tanyakan kepada pihak perusahaan jika merasa berhak," ujar Utoh kepada Liputan6.com, Selasa 11 Agustus 2020.

Utoh menyampaikan, pekerja calon penerima subsidi gaji juga bisa ikut berpartisipasi mendaftarkan dirinya. Caranya, dengan melampirkan data nomor rekening miliknya yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, untuk kemudian diajukan ke perusahaan.

"Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," imbuh Utoh.

Dalam hal ini, ia melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk mendata nomor rekening seluruh pekerja berhak mendapatkan subsidi gaji Rp 2,4 juta yang telah menjadi anggotanya.

"Saat ini BP Jamsostek dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia," tukas Utoh.

Pemerintah akan memberi bantuan bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan sebesar Rp 600.000 selama kurun waktu 4 bulan. Namun, insentif ini hanya diberikan bagi pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk masyarakat yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan namun memiliki gaji di bawah Rp 5juta tetap bisa mendapatkan insentif Rp 600.000 per bulan. Caranya lewat program kartu prakerja.

"Orang akan bilang, banyak orang yang pendapatan di bawah Rp5 juta dan tidak di BPJS. Ini akan muncul, kita tampung dalam kartu prakerja. Benefitnya sama Rp 600 ribu kali empat bulan yakni Rp 2,4 juta," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk mendapatkan insentif tersebut peserta harus aktif mengikuti tahapan gelombang penerimaan. Apalagi kuota yang disediakan untuk program ini mencapai 5,6 juta, dengan baru sekitar 680 ribuan yang sudah terisi.

"Kalau dalam kartu prakerja, anda aktif mendaftar. Kalau anda kena PHK atau dirumahkan dan anda cari kerja, anda bisa dapatkan di situ. Ada 5,6 juta. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan adalah yang teregister. Kemungkinan mencapai 13 juta hingga 15 juta menurut Kemenaker," ungkapnya.

Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah selalu berkomitmen agar anggaran yang ada bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Hanya saja kendala yang ada adalah pemerintah tidak memiliki data akurat para calon penerima bantuan ini.

"Kalau saya diskusi dengan menteri negara maju, mereka biasanya mengatakan, saya lakukan transfer langsung by name by account number karena mereka sudah ada data. Di republik ini, kadang-kadang by name NIK-nya mungkin pun ada atau tidak ada, kemudian by address kemungkinan tidak di address permanen. Dan kalau bicara account number, it’s a different thing," pungkas dia.

Pemerintah akhirnya juga menyepakati untuk memberikan subsidi atau insentif gaji Rp 2,4 juta atau Rp 600 ribu per bulan kepada pegawai pemerintah non PNS alias honorer.  

Insentif yang berlaku mulai September hingga Desember 2020 ini  bertujuan untuk pemerataan manfaat subsidi pemerintah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.

“Pada awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta. Sekarang kita perluas menjadi 15,7 juta lebih. Itu karena kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pegawai pemerintah non PNS, jadi dia tidak menerima gaji ke-13 sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020.

Menurutnya, honorer berhak untuk mendapatkan subsidi gaji dari pemerintah. Sebab, mereka bukan termasuk PNS, sekaligus mereka gajinya di bawah Rp 5 juta. Oleh karena itulah alasan penerima manfaat itu ditingkatkan dari semula 13.870.496 orang menjadi 15.725.232 orang.

"Kebanyakan mereka upahnya UMP (upah minimum provinsi), ini juga akan kami beri kesempatan. Jadi kami perluas, kalau awalnya 13 juta lebih, sekarang menjadi 15 juta karena kami ingin memperluas manfaatnya," jelasnya.

Maka anggaran bantuan pemerintah subsidi atau insentif upah ini mengalami peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

Demikian, Ida menambahkan alasan Pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan meningkatkan anggaran tersebut, agar kelompok masyarakat yang lain juga dapat menerima manfaat yang serupa dalam konteks yang berbeda, salah satunya honorer.

"Saya kira bagaimana sebisanya semua masyarakat bisa merasakan manfaat, sementara yang harus dibantu itu banyak tidak bertumpu pada satu dua orang, jadi yang sudah mendapatkan kartu prakerja berikan kesempatan lain kepada yang lainnya agar pemerataan bisa kita dapatkan," pungkasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta kepada pekerja formal yang memiliki upah Rp 5 juta per bulan. Total pekerja yang akan mendapat bantuan tersebut mencapai 15,7 juta orang.

Bantuan subsidi gaji tersebut akan diberikan dalam dua tahap pada kuartal III dan IV 2020. Adapun besaran insentif yang diberikan yakni Rp 1,2 juta pada masing-masing tahap.

Dalam eksekusinya, pembayaran subsidi gaji itu akan dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan akan mendata nomor rekening seluruh pekerja bergaji Rp 5 juta per bulan yang telah menjadi anggotanya.

"Saat ini BP Jamsostek dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia," kata Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja kepada Liputan6.com, Selasa 11 Agustus 2020.

Pria yang akrab disapa Utoh ini menyampaikan, pekerja calon penerima bantuan juga bisa ikut berpartisipasi mendaftarkan dirinya.

Caranya, dengan melampirkan data nomor rekening miliknya yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, untuk kemudian diajukan ke perusahaan.

"Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," imbuh Utoh.

Untuk proses selanjutnya, ia meneruskan, BP Jamsostek bakal menyampaikan data yang telah terkumpul kepada pemerintah. Itu merupakan data peserta aktif dengan gaji di bawah Rp 5 juta berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah itu, pemerintah disebutnya akan melakukan validasi ulang terkait data yang disampaikan BP Jamsostek. Itu dilakukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran.

"Hal ini dilakukan karena sumber dana bantuan subsidi gaji ini berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah," ujar Utoh.