Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini beredar kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengungkapkan kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya.
Karena kabar tersebut, pro dan kontra pun bermunculan. Hal itu pun juga turut ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Teddy merasa aneh jika ada yang meributkan soal reshuffle.
Baca Juga
"Presiden Jokowi telah memberi sinyal akan melakukan reshuffle menteri. Anehnya sudah ada yang sibuk saling serang dan mengajari Presiden. Ini ibarat yang punya permen anak kampung tengah, yang ribut malah anak kampung kiri dan kanan, mereka berdebat soal permennya anak kampung tengah," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (27/12/2022).
Advertisement
Menurut dia, kalau pun misalnya ada menteri dari partai politik yang direshuffle, maka tidak perlu ditanyakan apa alasannya.
"Ini soal kenyamanan Presiden, memilih menteri itu kan tidak harus objektif, karena tidak ada ketentuannya," ucap Teddy.
"Presiden mau jadikan Raffi Ahmad sebagai Menteri Kehutanan, Cak Lontong sebagai Menteri Pertanian dan Deddy Corbuzier sebagai Menkominfo yang bukan dari Partai Politik pun tidak ada masalah dan Presiden tidak perlu menjelaskan apa-apa," sambung dia.
Teddy menegaskan, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengganti menteri di bawah kabinetnya.
"Presiden yang punya kewenangan saja tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan, kenapa yang tidak memiliki kewenangan malah sibuk memperdebatkannya? Ya duduk, diam dan terima saja, wong bukan miliknya kok diperdebatkan?," jelas Teddy.
Â
Kabar soal Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet itu akan dilakukan.
"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2022.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat 23 Desember 2022.
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.
Â
Advertisement
Wapres Ma’ruf: Kita Tunggu Saja
Terkait wacana reshuffle kabinet, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut sepenuhnya hak presiden. Meski demikian ia mengakui Jokowi turut berkonsultasi padanya.
"Reshuffle kabinet itu kan memang hak preroaatif presiden, jadi kalau soal konsultasi saya dengan presiden itu enggak usah diceritakan kepada wartawan tentunya. Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden," kata Ma’ruf dikihat di Youtube Setwapres, Selasa (27/12/2022).
Ma’ruf meminta semua pihak menunggu hal tersebut. Sebab Jokowi pasti akan melakukan reshuffle kabinet apabila dirasa perlu.
"Jadi kita tunggu saja apa terjadi atau tidak itu, kita tunggu saja," jelas dia.