11 Juli, Hari Populasi dan Ancaman Bonus Demografi Jika Tidak Dikelola dengan Baik

Liputan6.com, Jakarta Bumi yang kita tinggali tak pernah bertambah luasnya, namun penghuninya terus bertambah. Jika pertambahan ini tidak tekendali dampaknya sangat berbahaya.

Saat ini jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 sebesar 270,20 juta jiwa. Selama sepuluh tahun, jumlah penduduk bertambah 32,56 juta jiwa.

Pertumbuhan penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, ini lebih lambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.

Namun diperkirakan,10 tahun ke depan, Indonesia aka menghadapi apa yang disebut bonus demografi ( kondisi suatu negara di mana penduduknya yang berusia produktif lebih banyak dibanding usia tidak produktif. Usia produktif adalah mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun).

Bonus demografi biasanya hanya terjadi sekali di setiap negara. Kondisi ini tentu mempunyai efek bagus jika negara mampu mengelolanya dengan baik.

Diperkirakan, pada tahun 2020-2030 jumlah usia produktif di Indonesia mencapai 205 juta jiwa. Dan setiap tahun 2 jutaan usia produktif tersebut akan memasuki dunia kerja setiap tahun. Seberapa siapkah mereka? Apakah mereka telah mempunyai skill, sikap mental dan etos kerja di tengah persaingan global yang serba digital ini?

Bonus demografi selain memberikan peluang, juga akan berdampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Jika mereka tidak disiapkan dari sekarang, mereka tidak akan mempunyai keahlian yang relevan dengan perkembangan yang begitu cepat. Jika mereka tidak bisa ambil bagian dan hanya menjadi penonton, tentu ini menjadi masalah yang sangat serius.

11 Juli diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai populasi dunia, khususnya mencegah terjadinya ledakan jumlah penduduk agar tidak terjadi berbagai krisis: kemiskinan, kesehatan, angka kematian ibu dan bayi dan lainnya.

Pertama kali Hari Populasi Sedunia dilaksanakan pada tahun 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).