Sukses

Waspada Gerakan Khilafah dan Ancaman Terorisme Jelang Pemilu 2024

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meminta semua pihak untuk mewaspadai menguatnya gerakan khilafah dan ancaman terorisme jelang Pemilu 2024 mendatang.

Ilustrasi Pemilu.
Perbesar
Ilustrasi Pemilu. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meminta semua pihak untuk mewaspadai menguatnya gerakan khilafah dan ancaman terorisme jelang Pemilu 2024 mendatang.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Nabil itu, kasus teror bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar Bandung menjadi tanda bahwa sel-sel gerakan khilafah dan terorisme masih ada dan terus bergerak.

Nabil mengatakan, gerakan mereka akan makin berbahaya jika kompetisi pada Pemilu 2024 diwarnai oleh politik identitas dan aliran.

"Kita sudah memonitor terkait potensi ancaman yang akan muncul menjelang 2024. Politik identitas harus diantisipasi bersama. Dan kasus teror di Polsek Astana Anyar Bandung harus diwaspadai, itu sebagai warning agar semua pihak siap," kata Nabil melalui keterangan tertulis, Minggu (25/12/2022).

Dalam sejumlah penelitian, lanjut dia, gerakan khilafah dan ideologi teror cenderung menguat jika persaingan politik melibatkan konflik identitas dan aliran.

Oleh karena itu, menurut Nabil, semua pihak harus menahan diri agar Pemilu 2024 tidak menjadi ruang bagi menguatnya gerakan khilafah.

"Potensi tetap ada, apalagi menjelang tahun politik. Yang perlu diukur adalah skala dan size-nya. Antisipasi juga terkait logistik dan aliran anggaran untuk mereka," papar dia.

 

Presiden Joko Widodo menyinggung tuduhan dirinya mengintervensi verifikasi partai peserta Pemilu 2024. Menurut presiden, hasil verifikasi adalah kinerja KPU yang sifatnya mutlak independen.

2 dari 3 halaman

Tak Boleh Beri Ruang

Ilustrasi Pemilu 2019
Perbesar
Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Nabil yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengatakan, kita tidak boleh memberikan ruang sedikitpun bagi gerakan khilafah karena mereka sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.

"Paham ini sangat berbahaya, karena memusuhi sistem yang ada, dan selanjutnya ingin menghancurkan NKRI. Maka, saya sampaikan terkait penanganan kelompok teror, harus ada pendekatan yang berbeda yang lebih komprehensif dan segar, terkait strategi penanganan teror oleh BNPT dan Densus 88," tutur dia.

 

3 dari 3 halaman

Akui Kerja Keras Pemerintah

pemilu-ilustrasi-131024c.jpg
Perbesar
Ilustrasi pemilih surat suara. (Ist)

Nabil pun mengakui pemerintah sudah bekerja keras dalam menangani paham khilafah, namun faktanya paham ini masih hidup sampai saat ini.

Karena itu, kata dia, agar paham ini benar-benar hilang dari bumi nusantara, dibutuhkan pendekatan baru dan program-program yang lebih segar.

"Perlu penyegaran program dari BNPT, Densus 88, juga Badan Intelijen Negara. Kita perlu ada pendekatan baru, program strategis yang lebih besar.  Misalnya, kita bisa libatkan pendekar-pendekar Pagar Nusa untuk antisipasi teror. Ada 3 juta pendekar Pagar Nusa yang tersebar di berbagai wilayah," jelas Nabil.

Infografis Jadwal dan Usulan Tahapan Pemilu Serentak 2024
Perbesar
Infografis Jadwal dan Usulan Tahapan Pemilu Serentak 2024 (Liputan6.com/Abdillah)