Politik Identitas Diharap Tak Lagi Ada Jelang Pemilu 2024

Sebelumnya, Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menanggapi rencana aksi aksi 411 dan rencana aksi reuni 212. Dia meminta untuk menyudahi itu semua.

"Tindakan ini hanya akan merugikan kita semua sebagai rakyat, bangsa dan negara," tegas Rahmat, dalam keterangannya, Sabtu 5 November 2022.

Rahmat melanjutkan, untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, pihaknya minta untuk menghentikan semua gerakan yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa. Ke depankan politik gagasan, stop politik identitas.

"Politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya. Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," kata Rahmat.

Pria yang akrab disapa Ucok ini mengungkapkan, bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya. Bukan menanamkan energi negatif. Sementara, politik identitas adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusian.

Ucok menjelaskan, sebagai umat Islam harus ingat kaidah usul fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu yang telah bersusah payah membangun republik ini. Yakni, Dar’u al mafasid muqoddamun ala jalbi al mashalih, bahwa mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.

"Kita minta semua pihak untuk lebih dewasa dalam menjalani dinamika kebangsaan ini. Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua," pungkasnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur mengapresiasi keberhasilan Polri menjadi lembaga kepolisian terbaik di dunia urutan ke-5 versi survei Gallup. Menurut Gus Fahrur, hal itu tak jauh dari keberhadilan Polri yang mampu mengungkap beberapa kasus besar.

"Kita mengucapkan, mengapresiasi keberhasilan kepolisian dalam menjaga tugas keamanan masyarakat, yang telah berhasil mengungkap beberapa kasus besar akhir-akhir ini sehingga meningkatkan kepercayaan dan simpati masyarakat," ujar Gus Fahrur dalam keterangannya, Sabtu 5 November 2022.

Gus Fahrur menyebut masyarakat secara umum telah merasakan suasa lebih aman dan kondusif. Menurutnya, perilaku aparat juga lebih simpatik dan responsif atas pengaduan masyarakat.

Meski demikian, Polri jangan merasa puas. Menurut Gus Fahrur, Polri masih harus terus meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut.

"Tentu saja masih banyak yang harus di benahi dan ditingkatkan perbaikan layanan umum, termasuk dalam upaya memberantas penyakit perjudian, narkoba, dan pencegahan tindak kejahatan," kata dia.

Lebih lanjut, Gus Fahrur menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga harus menegakkan disiplin anggota, penindakan hukum yang tegas namun humanis tanpa pandang bulu, sehingga berhasil menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) .

"Mudah-mudahan kepercayaan kepada Polri makin meningkat. Polri menjadi penegak hukum yang terpercaya dan semakin dicintai rakyat. Makin baik kinerja, profesional, dan transparan, serta tidak menjadi alat kepentingan pihak tertentu. Polri harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan," katanya.