Bantah Anies Baswedan, Partai Garuda Tegaskan Pemerintah Tak Antikritik

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon Presiden yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan menyebut pemerintah antikritik.

Hal itu pun menuai berbagai tanggapan, termasuk salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

"Anies mengatakan bahwa dia sering dikritik tapi selalu menanggapi, lalu menuduh pemerintah antikritik, suka mematikan kritik. Anies mau menjual bahwa dirinya tidak antikritik dan pemerintah antikritik. Pertanyaannya, apakah benar Anies dikritik dan pemerintah suka mematikan kritik?," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Senin (19/12/2022).

Dia menilai Anies bukan dikritik, tetapi orang menyebarkan dan mempertanyakan berbagai bukti akan tindakan serta pernyataannya yang tidak sesuai.

"Jika begitu, Anies diam seribu bahasa, yang bergerak malah pendukungnya, menyebarkan informasi seolah-olah Anies hebat untuk menutupi berbagai fakta negatif tentang anies," papar Teddy.

Dia kemudian mengatakan, cara Anies bicara pemerintah antikritik adalah cara untuk menghentikan fakta-fakta terkait ketidakberesannya.

"Ini cara dia menghentikan kebenaran dan membiarkan info soal kehebatannya yang tidak sesuai kenyataan menyebarluas. Ini cara Anies mematikan kebenaran," papar Teddy.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diumumkan jadi calon presiden oleh Partai Nasdem, Senin (03/10/2022). Tidak hanya Nasdem, PKS juga terlibat dalam pengusungan Anies Baswedan ini.

2 dari 4 halaman

Mencoba Meluruskan

Senyum Anies Baswedan Saat Resmi Diusung Partai Nasdem Jadi Capres di Pilpres 2024 — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpelukan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pengumuman deklarasi Capres 2024 di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Teddy mengatakan, Anies dinilai sebagai gubernur yang suka meluruskan sesuatu.

"Saat ini hal yang bengkok sedang kembali diluruskan. Yang dilakukan oleh Pj Gubernur DKI semakin memperlihatkan ketidakberesan Anies. Makanya Anies semakin gencar membuat drama seolah-olah dia Good Boy, pemerintah bad boy," terang dia.

"Jangankan kritik ke pemerintah, para tokoh dan orang-orang yang sering memfitnah dan memaki pemerintah saat ini pun masih bebas menyalurkan kegilaan mereka dan tidak dipenjara. Jadi jelas ya, tuduhan itu digunakan untuk menutupi dan mematikan kebenaran akan kebobrokannya," jelas Teddy.

3 dari 4 halaman

Anies Singgung Pemerintah

Sebelumnya, Anies Baswedan menyentil soal pemerintah dalam menanggapi kritikan dalam sebuah video akun YouTube R66 Newlitics.

Awalnya, Anies membahas soal pro dan kontra yang dihadapinya ketikas melakukan aktivitas politik. Namun Anies menyatakan semua yang dihadapinya masih dalam batas normal.

"Tidak ada dalam sejarah yang di dalam gelanggang politik itu 100 persen sependapat. Jadi pasti ada yang tidak sependapat, ada yang tidak sependapat sekali. Itu adalah perjalanan sejarah ratusan tahun," ujar Anies.

Dia menilai opini kontra adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya diapresiasi.

"Itu adalah kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, dihormati, dikasih tempat, tidak usah dieliminasi, itulah bagian dari normal," ucap Anies.

"Adanya perbedaan itu membuat kita harus memberikan penjelasan lebih, memberikan argumen lebih, memberikan manfaat kepada publik," sambungnya.

Anies kemudian mencontohkan ketika dia menjabat di DKI Jakarta. Semisal ada yang mengkritik kebijakannya, Anies dan tim akan menyediakan jawaban. Hal ini umumnya akan memicu terjadinya adu argumentasi yang menurut Anies, sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat awam.

Inilah poin positif dari perbedaan pendapat dan kritik di mata Anies. Karena itulah dia kemudian menyayangkan pemerintah yang kadang memilih untuk 'mematikan' kritik tersebut alih-alih berusaha menjawabnya.

"Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan tuh, 'Matiin kritiknya'. Tolong dong ditelepon jangan kritik lagi. Sebentar, itu sesungguhnya public education," tutur Anies.

4 dari 4 halaman

Bantahan Jubir PKB

Juru Bicara (Jubir) muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dira Martamin. (Foto: Dokumentasi PKB).

Bakal calon Presiden yang diusung NasDem Anies Baswedan sempat menyatakan dalam sebuah acara di konten Youtube, bahwa pemerintah kerap mematikan kritik.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Muda DPP PKB Dira Martamin mengingatkan, pernyataan Anies itu jelas salah.

"Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukan bahwa ia merasa paling hebat," kata dia dalam keterangannya, Minggu 18 Desember 2022.

"Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim," sambungnya.

Dira pun mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi sempat mempertanyakan ke Fahri Hamzah yang mempertanyakan oposisi sekarang lemah.

"Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin di kritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi," ucap dia.

Dira menegaskan, pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik.

Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.

"Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik," tandasnya.