Sederet Kebijakan yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Atasi Masalah Polusi Udara di Jakarta

Polusi Udara Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat yang diselimuti polusi udara di Jakarta, Kamis (25/9/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Polusi udara telah menjadi satu masalah utama bagi warga Jakarta. Fenomena ini telah terhitung sejak bulan Juni hingga saat ini, karena faktor kekeringan udara dari wilayah Timur. Kualitas udara yang buruk sangat memprihatinkan, mengingat sudah terjadi selama tiga bulan lebih dan belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

Menurut data oleh IQAir pada Senin (25/9/2023) lalu, udara Jakarta tercatat di angka 151 berwarna merah, yang dinilai tidak sehat. Ibu Kota Indonesia ini berada di rangking 5 nasional dan mendapat urutan ketiga untuk internasional.

Pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan untuk mengurangi polusi udara, diantaranya penerapan WFH (Work From Home) bagi ASN, penciptaan hujan buatan, penghentian beberapa instansi terkait, serta penyiraman di sepanjang jalan. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum bisa dinilai sukses karena adanya perburukan udara dari hari ke hari.

Melansir dari WHO, Minggu (1/10/2023), selain kebijakan tadi pemerintah juga perlu menerapkan strategi lainnya terkait perencanaan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Di samping fokus memberi kebijakan bagi ASN atau perusahaan, mereka juga perlu untuk melihat dari sisi transportasi dan pengelolaan sampah.

Kebijakan Lainnya yang Harus Diperhatikan Pemerintah

Pengalihan Energi

Dalam hal ini, pemerintah perlu menerapkan adanya solusi energi rumah tangga yang ramah lingkungan, serta bisa untuk memenuhi segala aktivitas rumah seperti memasak, lampu, dan pendingin ruangan. Yang tentunya dengan harga terjangkau agar masyarakat lebih mudah untuk beralih.

Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang sangat buruk. Mulai dari modifikasi cuaca hingga uji emisi kendaraan.

2 dari 3 halaman

Transportasi

Sudah bukan rahasia umum kalau faktor utama dari pencemaran udara adalah asap dari kendaraan bermotor. Telah kita ketahui, bahwa saat ini penduduk Jakarta masih banyak yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal ini tentu sangat berdampak besar terhadap polusi.

Pemerintah harus menerapkan adanya pemakaian transportasi publik. Meski mereka telah menyediakan layanan kendaraan umum, tetapi nyatanya sebagian masyarakat masih belum menggunakannya.

Menyikapi hal ini, seharusnya pemerintah memberi kebijakan terhadap pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan lebih fokus menjadikan angkutan umum sebagai sarana transportasi sehari-hari.

Perencanaan Kota

Faktor ini juga bisa menjadi strategi dalam mengurangi pencemaran udara di Ibu Kota. Kebijakan yang perlu dilakukan seperti, peningkatan efisiensi energi pada bangunan dan penanaman kembali untuk menjadikan kota lebih hijau, sehingga hemat energi.

Pembangkit Listrik

Strategi peningkatan penggunaan bahan bakar rendah emisi dan sumber energi terbarukan yang bebas pembakaran, seperti tenaga surya, angin, atau air bisa saja dilakukan. Selain itu, pembangkitan panas dan listrik secara bersama-sama serta pembangkitan energi terdistribusi, misalnya jaringan kecil dan pembangkit listrik tenaga surya di atap juga dapat diterapkan.

3 dari 3 halaman

Pengelolaan Sampah Kota dan Pertanian

Ilustrasi sampah plastik. (Dok. Pixabay)

Penumpukan sampah di kota-kota besar menjadi masalah utama dalam lingkungan, terutama Jakarta, fenomena ini dapat berdampak ke segala faktor, salah satunya udara. Untuk itu sebaiknya mulai sekarang, pemerintah harus lebih fokus lagi dalam penanganan sampah.

Strategi yang bisa dilakukan mulai dari pengurangan sampah, pemisahan sampah (organik dan non organik), daur ulang dan penggunaan kembali atau pemrosesan ulang sampah, perlu diterapkan. Selain itu, peningkatan metode pengelolaan sampah biologis, seperti penguraian sampah secara anaerobik untuk menghasilkan biogas, merupakan alternatif yang layak dan berbiaya rendah dibandingkan dengan sistem terbuka.

Kegiatan layanan kesehatan

Faktor kesehatan, pemerintah juga perlu untuk menempatkan layanan kesehatan pada jalur pembangunan rendah karbon, sehingga dapat mendukung layanan yang lebih lama dan hemat biaya, serta mengurangi risiko kesehatan lingkungan bagi pasien, petugas kesehatan, dan masyarakat. Dalam mendukung kebijakan ramah iklim, sektor kesehatan dapat menunjukkan kepemimpinan publik sekaligus meningkatkan pemberian layanan kesehatan.