Kemdikbud Mempercayai Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia

Citizen6, Jakarta: Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tetapi masih banyak anak - anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah, dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya.

Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA).

Bantuan BOS diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Manfaat utama dari program BSM ini antara lain adalah anak miskin dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal.

Sebanyak kurang lebih 13.526.521 siswa keluarga tidak mampu pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mendapat Bantuan Siswa Miskin 2013 (BSM). Jumlah ini lebih besar dibandingkan BSM tahun lalu, yaitu sebesar enam juta siswa.

Adapun rincian penambahan tersebut adalah sebesar 8,6 juta untuk siswa SD. Sebelumnya, kuota penerima BSM SD adalah tiga juta siswa. Kemudian, sebesar 4 juta siswa untuk jenjang SMP, dari 1,6 juta kuota siswa SMP di tahun lalu. Pada jenjang SMA, terdapat sebesar 1,9 juta
siswa penerima BSM. Jumlah itu naik dari 1,1 juta siswa penerima BSM.

Untuk besaran dana bantuan yang diterima penerima BSM SD sebesar Rp 225.000/siswa/semester (Rp 450.000/siswa/tahun). Sedangkan jenjang SMP sebesar Rp 375.000/siswa/semester (Rp 750.000/siswa/tahun). Kemudian untuk penerima BSM jenjang pendidikan SMA sederajat sebesar Rp 500.000/siswa/semester (Rp 1000.000/siswa/tahun).

Seiring dengan komitmen Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) untuk secara aktif dan berkesinambungan menyukseskan ragam program dan kebijakan pemerintah maka pada, Jumat 26 Juli 2013 bertempat di Sahid Hotel Jakarta. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) melakukan Penandatanganan MoU dengan Kemdikbud serta Penandatanganan Kerjasama antara BPD seluruh Indonesia dengan Kemdikbud.

Penandatanganan Mou dan Kerjasama BPD dengan Kemdikbud ini terkait dengan kepercayaan pemerintah dalam hal ini Kemdikbud terhadap Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) sebagai Bank Pelaksana Penyalur Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dalam rangka mewujudkan program BPD Regional Champion (BRC), khususnya terkait dengan pilar 3, yaitu "Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat," BPD-SI telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan - Kemdikbud di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan ragam program penyaluran dana yang dikelola Kemdikbud, khususnya pada kesempatan ini BPD-SI sebagai Bank Pelaksana Penyalur Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kepercayaan pemerintah terhadap BPD-SI sebagai Bank Pelaksana Penyalur Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini didasarkan atas prestasi dan fakta bahwa BPD merupakan Bank Umum milik Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan jaringan pelayanan tersebar
diseluruh Indonesia. Serta memiliki pengalaman yang baik dalam program penyaluran Dana BOS, pembayaran gaji guru, penyaluran dana ssrtifikasi guru, penyaluran dana tunjangan guru daerah terpencil, penyaluran dana tunjangan guru fungsional, serta penyaluran dana - dana lainnya.

Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono mengungkapkan, kinerja Keuangan BPD-SI seperti total aset, penyaluran kredit, penghimpunan DPK dan laba bersih terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan serta secara kumulatif total aset BPD-SI per Desember 2012 adalah bank keempat terbesar setelah Mandiri, BRI, dan BCA.

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadi tantangan tersendiri dan krusial sebagai salah satu indikator keberhasilan bagi pemerintah dalam proses Penyaluran Dana BSM. Melihat tantangan inilah BPD siap menjadi mitra Pemerintah dalam proses Penyaluran Dana BSM keseluruh wilayah operasional BPD-SI.

Lebih jauh Ketua Umum Asbanda menjelaskan, sebagai Asosiasi bagi BPD-SI, Asbanda selalu berusaha memfasilitasi upaya-upaya BPD dalam meningkatkan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya dengan Kemdikbud. Mengingat saat ini BPD SI adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pengelola Kas Daerah masing-masing, maka melalui Penandatanganan Mou dan Kerjasama BPD dengan kemdikbud ini BPD-SI memilki komitmen tinggi dalam menyukseskan Program Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

"Persaingan perbankan nasional kini tidak lagi hanya mengandalkan dari persaingan suku bunga bank saja, tetapi pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam hal program Penyaluran BSM ini adalah pelayanan kepada para siswa penerima bantuan langsung secara optimal. Dengan demikian program Penyaluran BSM ini dirasakan sangat bermanfaat untuk memacu BPD agar terus meningkatkan kualitas layananan kepada masyarakat atau nasabah dengan lebih baik dan berkesinambungan," jelas Eko Budiwiyono. (Tarsih Ekaputra/YSH)

Tarsih Ekaputra adalah pewarta berita yang juga PR Consultant & Trainer dengan email: tarsihekaputra@mistertipr.com

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas, Ramadan atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media, kuliner dan lainnya ke citizen6@liputan6.com