Warga Jakarta Keluhkan Pelaksanaan Program KJS

Citizen6, Jakarta: Program layanan kesehatan gratis dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah salah satu program Jakarta Baru yang paling dinanti masyarakat DKI Jakarta. Program KJS adalah bertujuan memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk Provinsi
DKI Jakarta terutama bagi keluarga miskin dan kurang mampu dengan sistem rujukan berjenjang yang ditargetkan mencapai 4,7 juta jiwa.

Sasaran dari progam ini adalah semua penduduk DKI Jakarta yang mempunyai KTP atau Kartu Keluarga DKI Jakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan, diluar program Askes, atau asuransi kesehatan lainnya.

Namun, belum lama program KJS berjalan, muncul berbagai permasalahan dalam pelaksanaanya, dimulai dari perseteruan dengan DPRD DKI, polemik mekanisme kerjasama pembayaran dengan pihak rumah sakit, hingga yang terbaru terjadi salah cetak yang berbuntut pengembalian KJS oleh sejumlah warga DKI Jakarta.

Oleh karenanya, Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) melakukan kajian dan penelitian terhadap pelaksanaan KJS sebagai bentuk kontrol kebijakan publik dalam bentuk survei pelaksanaan program KJS DKI Jakarta. Survei dilakukan untuk menggali pendapat masyarakat
DKI terkait pelaksanaan program KJS, menilai efektivitas, dan ketepatan sasaran KJS.

Survei dilakukan selama bulan Juni 2013 dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan panduan kuesioner, wawancara melalui telepon, dan SMS dengan melibatkan 500 responden. Responden adalah warga DKI Jakarta yang berumur minimal 17 tahun yang tersebar di 5 kota di DKI Jakarta plus Kabupten Kepualaun Seribu.

Direktur eksekutif LSIN, Yasin Mohammad, mengatakan berdasarkan hasil survey LSIN, saat responden diajukan pertanyaan tentang apakah Anda setuju terhadap program KJS? Hanya 8,8% responden yang menyatakan setuju terhadap program KJS.  

Alasan warga yang setuju dengan program ini adalah karena program tersebut dinilai bagus, merakayat, dan membantu warga miskin. Sebagian besar responden justru menjawab setuju dengan syarat, yaitu sebanyak 81,4% dengan argumentasi pelaksaan program KJS diniali masih ribet dan tidak sesuai harapan.

Menurut Yasin Mohammad hal ini menunjukkan sebagian besar responden secara prinsip setuju dengan program KJS, namun masih mengeluhkan mekanisme pelaksanaannya. Publik setuju dengan KJS dengan syarat pelaksanaan KJS harus tepat sasaran, yaitu mengutamakan warga miskin, adanya perbaikan managemen, adanya pengawasan dan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan.

Sedangkan untuk responden yang menjawab tidak setuju justru lebih besar disbanding dengan yang setuju yaitu sebesar 9,2 %. Dengan alasan pelaksanaan KJS tidak adil, tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, berpotensi melahirkan korupsi, dan KJS juga dinilai bukan hal
baru dan tidak berbeda dengan program jaminan kesehatan sebelumnya yang sudah berjalan seperti Jamkesda. Sisanya 0,6%, responden menjawab tidak tahu.  

Survey penerimaan publik terhadap KJS mengambil sampel secara acak (probability sampling), menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di
setiap kecamatan. (Mohammad Yasin/Mar)

Mohammad Yasin adalah pewarta warga.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas, Ramadan atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media, kuliner dan lainnya ke citizen6@liputan6.com