Beragam Modus `Memerdekakan` Papua, Berhasilkah?

Citizen6, Jakarta: Pelayaran kapal Freedom Flotilla diberi nama “The Lake Eyre to West Papua Freedom Flotilla” yang berangkat sejak 21 Juli 2013, mereka katanya akan melakukan “Setting Sail” yang pada September 2013 akan melakukan “West Papua Border Crossing” dengan rute pelayaran yaitu Merauke, Sorong, Biak, Jayapura, Ambon, Banda Maluku, Kai, Aru, Tual, Alor, Pantar, Solor, Labuhan Bajho, Ende, Flores, Sumba, Kupang, Rote dan Timor. Sebelum berangkat, konon mereka melakukan sebuah upacara sacral di Blanch Cup Mound Spring, Australia Selatan yang dihadiri tetua Aborigin Arubunna, Kevin Buzzacot dan beberapa aktivis Papua yang berbasis di Melbourne, Australia.

Maksud dari pelayaran tersebut adalah dalam rangka mempersatukan sejarah dan rakyat suatu daratan yang dahulu secara geografis serta budaya bersatu serta menggugah perhatian atas perjuangan kemerdekaan rakyat Papua untuk terlepas dari Indonesia atau dengan kata lain memang ada agenda setting untuk menginternasionalisasi masalah Papua dalam rangka melepaskan Papua dari Indonesia. Walaupun diancam akan ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia jika mendarat di Papua, para aktivis ini diperkirakan juga telah siap untuk ditangkap aparat keamanan Indonesia, sehingga diperkirakan mereka akan membuat video atau foto-foto saat penangkapan, yang selanjutnya kemungkinan didesiminasikan atau disebarkan oleh mereka melalui sosial media ataupun media internasional.

Sampai tanggal 11 September 2013, rencana kedatangan Kapal Freedom Flotilla yang dimuat di abc.net.au yang berjudul “Freedom Flotilla Approaches Indonesia’s Marine Border”. Dalam tulisan tersebut, Lizzy Brown, salah satu penumpang Kapal Freedom Flotilla menyatakan, aparat keamanan Indonesia telah dilatih oleh pasukan Australia, untuk melakukan teror terhadap masyarakat Papua Barat. Kedatangan rombongan Kapal Freedom Flotilla bertujuan untuk membawa kedamaian dan merenungkan gerakan anti terorisme di Papua. Sementara itu, diperoleh informasi rombongan Freedom Flotilla yang semula terdiri dari 3 kapal saat ini hanya tinggal Yacht Pog dengan membawa 6 orang yang akan melanjutkan perjalanan dari Thursday Island, langsung menuju Merauke dan tidak melalui Daru, PNG. Ke-6 penumpang yang ada di kapal tersebut yaitu, Amos Wanggai, mantan pengungsi Papua, seorang aktivis berkebangsaan New Zealand, seorang mantan pengungsi Kenya dan 3 orang warga kebangsaan Australia. Sehari sebelumnya, melalui Pogcast yang berasal dari Kapal Freedom Flotilla, Amos Wanggai membaca tuntutan Freedom Flotilla untuk membebaskan Presiden Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri Edison Waromi serta semua tahanan politik yang disampaikan kepada Presiden SBY melalui TNI-AL Merauke.

Beragam Modus `Memerdekakan` Papua, Berhasilkah?
    
Sebelumnya, beragam modus kegiatan dalam rangka menginternasionalisasikan masalah Papua juga diduga dilakukan oleh simpatisan dan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti misalnya mereka mempersoalkan penangkapan empat orang aktivis Dewan Adat Papua (DAP) di Sorong, Papua Barat saat melakukan ibadah syukur dalam rangka mendukung kedatangan kapal Freedom Flotilla. Upaya mereka sejauh ini juga mendapatkan respons dari kalangan aktivis dan media massa di Australia melalui publikasi cybermedia untuk mendiskreditkan pemerintah Indonesia. Wartawan Australia atas nama “NC” telah membuat berita berjudul “Freedom Flotilla brings the change freedom Flotilla” di sebuah situs berita yang terkenal di Australia dan  aaktivis Amnesty Internasional berinisial “J” juga menghubungi sejumlah aktivis Papua antara lain AS salah satu ketua organisasi adat di Kota Sorong, MH salah seorang mahasiswa dari Pegunungan Tengah, YGG, AM dan SK dari organisasi adat di Kota Sorong yang intensif berhubungan dengan “NC” dan “J”.

Kemudian, pada 15 Agustus 2013 telah dibuka kantor baru Free West Papua Campaign (FWPC) di Kota Den Haag, Belanda, dimana pembukaan kantor tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-51 dari Perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia, dimana kendali wilayah New Nugini Belanda itu diserahkan. Menyambut pembukaan kantor FWPC tersebut, Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP) selaku lembaga politik perjuangan bangsa Papua telah menyerukan untuk menyambut pembukaan kantor tersebut melalui kegiatan parade budaya Melanesia yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dalam perspektif kepentingan terkait hubungan internasional, sebenarnya pembukaan kantor FWPC di Kota Den Haag, Belanda sangat kecil pengaruhnya di tingkat internasional, karena acara semacam tersebut sudah mudah dipahami oleh masyarakat Belanda pada umumnya dan masyarakat Eropa Barat pada khususnya akan memandang masalah tersebut sebagai kegiatan yang bersifat “low politics”, apalagi masyarakat Eropa kurang interest untuk memperhatikan dinamika politik suatu negara apalagi hanya sebuah organisasi yang kurang dikenal mereka, sebab masyarakat Eropa sendiri masih was-was dengan perkembangan ekonomi global yang belum memihak kepada mereka. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jika kemudian aktivis Papua yang berada di luar negeri terus melakukan propaganda untuk mendapatkan perhatian dunia internasional, karena masih banyak  negara yang tidak mengetahui tentang Papua Barat.

Sebelum di Den Haag, Belanda, upaya internasionalisasi masalah Papua juga pernah terjadi dengan ditandai peluncuran  International Parliament for West Papua (IPWP) di Canberra, Australia pada 28 Februari 2012, walaupun beberapa negara besar seperti Inggris dan Belanda ketika menyikapi masalah ini tetap menyatakan, negara-negara tersebut kurang interest dengan perkembangan Papua, karena masalah Papua adalah masalah internal Indonesia serta mereka berkomitmen mendukung sepenuhnya kedaulatan NKRI yang didalamnya secara sah termasuk Papua.

Pertanyaan besarnya adalah apakah masyarakat Papua akan terpengaruh oleh manuver mereka? Tampaknya tidak, karena kalau kita memperhatikan tayangan film dokumenter di sebuah TV swasta bernama “Insight Papua” akan mendapatkan gambaran bagaimana kondisi di Papua sangat maju dan modern dibawah Indonesia. Papua yang digambarkan selama ini sebagai daerah yang tidak aman, terbelakang dan menyeramkan, ternyata tidak ada. Melalui film tersebut kita melihat kondisi perbatasan RI-PNG di Distrik Sota yaitu sebuah daerah terletak di sebelah Timur Kota Merauke, ternyata sangat kondusif dan masyarakatnya sangat “humble”.

Sebagai bukti kemajuan Papua, dalam film dokumenter Insight Papua berjudul “Batas Ujung Timur” tersebut selain menggambarkan potensi pariwisata, kearifan lokal setempat juga rasa aman dan nyaman masyarakat hidup di Papua. Sekali lagi, mungkin aktivis Papua yang masih bernafsu untuk menginternasionalisasikan masalah Papua perlu berfikir ulang, karena tidak menutup kemungkinan mereka akan hanya dicap sebagai pembohong oleh masyarakat Papua, masyarakat Indonesia ataupun masyarakat asing yang pernah menyaksikan kemajuan di Papua. Perdana Menteri Kepualauan Solomon, Gordon Darcy Lilo sebagai salah satu saksinya, bagaimana Papua maju, berkembang dan aman dibawah Indonesia. (Masdarsada/kw)

*) Masdarsada adalah pengamat masalah Papua. Pernah tinggal di Papua dan Ambon. Saat ini senior di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.