Indonesia Dalam Pusaran Politik Dinasti

Citizen6, Jakarta - Politik Dinasti atau Dinasti Politik bukanlah hal baru di Indonesia, sejak orde baru sampai sekarang, Indonesia diwarnai politik dinasti, diakui atau tidak Indonesia dipenuhi oleh politisi yang masih memiliki hubungan keluarga, satu dengan lainnya. Kita lihat sejak runtuhnya orde lama, dimana era Bung Karno dilanjutkan oleh Pak Harto. Sebagai Presiden ke II Republik Indonesia, pak Harto membangun dinasti politiknya hingga bertahan sampai 32 Tahun, dan membangun kekuatan kapitalnya dengan memanfaatkan kewenangannya melalui dinastinya. Hal ini terlihat dengan berbagai peninggalan Pak Harto atau yang memiliki hubungan dengan Pak Harto, sehingga Pak Harto mampu mengumpulkan kekayaan luar biasa besarnya, seperti Istana cendana, tanah-tanah luas yang tersebar di berbagai daerah, hotel-hotel mewah, bank-bank, real state, lapangan golf, dan lainnya, sehingga beliau menempati orang terkaya ke 6 ( enam) di dunia dengan taksiran kekayaan 40 miliar dolar AS (Majalah Newsweek terbitan Juni 1998).

Dinasti Politik juga dibangun pasca Pak Harto lengser dan digantikan dengan era Reformasi, setelah Gusdur menjabat sebagai Presiden, terdapat beberapa nama yang memiliki hubungan keluarga dengan Gusdur, walau tidak sebanyak Pak Harto. Namun dinasti Gusdur tidak bertahan lama dan tidak segila sebelumnya yang menumpuk kekayaan untuk kepentingan keluarga.

Pasca lengser nya Gusdur karena di lengserkan oleh DPR, posisi Presiden di lanjutkan oleh Megawati. Megawati sebagai symbol trah Bung Karno Presiden pertama dan proklamator Republik Indonesia, Megawati pun membangun dinasti politik di republik ini, melalui Partai PDIP dan beberapa keluarganya berkiprah di partai lain, Megawati dengan dinasti cukup mewarnai negeri kaya raya ini. kita sebut saja, Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, yang merupakan anak Kandung Bung Karno dari Fatmawati, dilanjutkan saudarinya Rachmawati yang ketua Partai Pelopor dan pernah menjabat Dewan Pertimbangan Presiden, ada Sukmawati Soekarno Putri yang merupakan ketua partai PNI Marhens. Juga ada nama Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau yang dikenal dengan Putin Guntur Soekarno, yang tiada lain adalah keponakan Megawati. Selanjutnya ada nama Guru Soekarno Putra yang merupakan adik kandung Megawati, serta ada nama Alm.suami Megawati yaitu Bapak HM Taufiq Kiemas, dan anak kandung Megawati Puan Maharani yang menjabat ketua Fraksi PDIP di DPR RI, dan Prananda Megawati sebagai ketua departemen DPP PDIP. Dan kalau dirunut masih ada nama-nama yang terkait dengan keluarga besar Megawati.

Dinasti selanjutnya, diwariskan dan dibangun oleh Presiden ke-6 negeri ini Bapak DR.H Susilo Bambang Yudhono, yang memiliki beberapa keluarga di berbagai posisi, baik di Politik, meliter maupun di swasta atau BUMN. Kita sebut nama Hadi Hutomo yang tiada lain sebagai ipar SBY sebagai ketua umum Demokrat Pertama, ada nama Edhi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekjen Partai Demokrat dan caleg DPR RI yang merupakan anak Kandung SBY. Sartono Hutomo (sepupu SBY) Dapil Jatim VII, Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY) Dapil Banten III, Agus Hermanto (adik ipar SBY) Dapil Jateng I, dan lainnya, yang merupakan bagian dari dinasti cikeas.

2 dari 5 halaman

Dinasti yang paling hangat yang sedang menjadi perbincangan saat ini adalah dinasti Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Dinasti yang dibangun oleh anak Jawara Banten ini, Chasan Shohib yang terkenal di Provinsi Banten. Bagaimana Chasan Shohib ini bisa membangun dinasti di Banten dengan sangat efektif. Karena, memang Chasan Shohib yang didukung Golkar itu, sangat disegani rakyat Banten, karena jawaranya. Anak keturunan Chasan Shohib, yang sekarang menguasai Banten, mulai dari anaknya Ratu Atut yang menjadi Gubernur Banten dua periode, dan belum lagi isteri-isterinya yang menjadi pejabat. Anaknya, cucunya, semuanya menikmati berkah dari kekuasaan. Chasan Shohib tergolong berhasil membangun dinasti kerajaan di Banten.

Banyak kerabat Atut yang dulunya tidak terkenal menduduki jabatan strategis di Provinsi tersebut, yaitu, ibu tiri Atut, Heryani jadi Wakil Bupati Pandeglang; adik Atut, Ratu Tatu Chasanah menjabat Wakil Bupati Serang; adik tiri Atut, TB. Haerul Jaman, Walikota Serang; adik ipar Atut, Airin Rachmy Diani Walikota Tangerang Selatan. Selain di eksekutif, keluarga Ratu Atut juga tersebar di legislatif mulai tingkat kabupaten sampai nasional. Suami Atut, Hikmat Tomet anggota DPR RI; anak Atut, Andika Hazrumy anggota DPD; menantu Atut, Ade Rossi Khaerunisa anggota DPRD Kota Serang; ibu tiri Atut, Ratna Komalasari DPRD Kota Serang; Aden Abdul Cholik adik ipar Atur, jadi anggota DPRD Provinsi Banten.

Di balik semua itu, ada yang paling mencenganghkan, yaitu anak Chasan Shohib, yaitu Tubagus Chaery Wardana (Wawan), yang merupakan adik Atut, dan suami Airin, Bupati Tangerang Selatan ini, memiliki kekayaan Rp 103 miliar, dan Wawan memiliki mobil lamborghini, harganya Rp 9 miliar. Dinasti Chasan Shohib ini memang berkuasa di Banten. Dan berbagai dinasti politik yang berkmbang biak di daerah, bak jamur di musim hujan, yang mayoritas dikuasai oleh Partai-Partai senior, seperti Partai PDIP dan Partai Golkar.

Kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada yang salah dengan dinasti politik, tidak ada undang-undang yang dilanggar, mulai dari konstitusi, UUD 1945 yang menjamin politik warga Negara, UU Pemda, semua aturan tidak ada yang melarang adanya politik dinasti. Dalam UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah tidak ada melarang satu keluarga atau banyak keluarga untuk memegang posisi tertentu, larangan yang ada seperti tercantum dalam pasal 54 UU pemda, di tegaskan (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai;
a. pejabat negara lainnya;
b. hakim pada badan peradilan;
c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD. (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3 dari 5 halaman

Dalam Pasal 22, ditegaskan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan daerah wilayahnya, seperti; a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. mengembangkan sistem jaminan sosial; i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. melestarikan lingkungan hidup; l. mengelola administrasi kependudukan; m. melestarikan nilai sosial budaya; n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juga tidak ada larangan atau himbauan yang melarang terjadinya dinasti politik dalam susunan kedudukan anggota, baik M PR (DPR, DPD) maupun DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik juga tidak ada larangan partai politik mengajukan calon, baik kepala daerah, maupun calon legeslatif lebih dari satu dari satu keluarga. Semua undang-undang tidak ada yang melarang, terbentuknya dinasti politik di negeri ini.

Jika dilihat dari persfektif hukum dan undang-undang, maka tidak ada yang salah akan terbentuknya dinasti politik, baik di Indonesia, maupun di negera lain, kita bisa lihat di Amerika sendiri, mulai dari kelurga Josh Bush, Clinton, dan lainnya. Serta di India sendiri, mulai Rajip Ghandi, Sonia Ghandi, dan anaknya Rahul. Di Singapura, sukses Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri kini dinapaktilasi oleh putranya, Lee Hsien Loong. Di Korea Utara, Kim Il-sung meneruskan kekuasaan kepada putranya, Kim Jong-il. Nah, setelah Jong-il wafat, tampuk tertinggi di negeri komunis itu dipegang Kim Jong-un, cucu Il-sung sekaligus putra Jong-il. Cerita serupa terjadi di Argentina, India, Filipina, Syria, dan Myanmar. Dan di belahan dunia lain juga ada dinasti politik yang terbentuk dan menguasai sumber daya yang ada di negaranya.

4 dari 5 halaman

Namun apabila dilihat dari sisi etika politik, regenerasi kepemimpinan, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan kesempatan bagi masyarakat lainnya, khususnya dari masyarkat biasa, maka dinasti politik ini akan tidak sehat. Dinasti politik cendrung akan dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan dan mengeruk duit Negara, hal ini bisa kita lihat dalam dinasti Pak Harto, dan Ratu Atut di Banten. Kongkalikong dilakukan untuk menguras anggaran, hal itu sangat mungkin terjadi bila dinasti politik itu telah berkembang-biak di wilayah eksekutif, legislatif, dan bahkan merembet ke arena yudikatif.

Sementara itu, anggota DPRD Banten Asep Rahmatullah menyatakan, dinasti politik adalah konsekuensi demokrasi liberal. Dimana, dinasti Ratu Atut didapat dengan cara demokratis, melihat hal ini terdapat pembelajaran politik yang kurang maksimal di masyarakat Banten. Harusnya masyarakat sadar akan dampak yang dapat ditimbulkan dengan terpeliharanya politik Dinasti, dimana kekuasaan hanya berputar pada satu keluarga saja, maka semua pembangunan dan kebijakan akan ditentukan oleh satu keluarga, hal ini sangat rentang disalahgunakan sehingga rakyat akan jadi korban.

Politisi PDIP Dedi Gumelar, menyatakan, “Tidak ada yang salah dengan dinasti Atut, undang-undang membuka ruang bagi siapa saja untuk dipilih dan memilih. Lagi pula rakyat memilih mereka,” kata politisi PDIP Dedi Gumelar. Namun, anggota DPR asal Banten itu menyatakan prihatin dengan kondisi masyarakat Banten yang jauh tertinggal dengan masyarakat di daerah lain. Dia menyadari dinasti yang terbentuk di Banten tidak menjadi masalah asalkan rakyat bisa sejahtera. Walaupun pada praktiknya, mimpi itu jauh panggang dari api.

Ketua DPP PKB Marwan Ja'far menilai politik dinasti cenderung serakah dan korup. "Politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan tak jarang pula melakukan KKN. Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," Menurutnya, politik dinasti harus dibatasi, jangan sampai terulang terus di kemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik. Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis. "Meskipun berpolitik merupakan hak asasi setiap orang, politik dinasti sangat tidak baik bagi penyegaran demokrasi dan tidak baik pula untuk regenerasi politik," tuturnya. "Terlebih, prosesnya tanpa melalui kaderisasi, dedikasi, dan asal comot saja, mumpung masih keluarga," imbuh ketua Fraksi PKB itu.

5 dari 5 halaman

Marwan menyatakan dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik. Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi. "Pergantian kekuasaan (dinasti) hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana," ujarnya. Dinasti politik juga dianggap merusak rencana besar reformasi birokrasi. Jangan sampai birokrasi menjadi korban keserakahan demi membangun politik dinasti yang tidak sehat. Birokrasi yang tidak reformatif akan berdampak pada munculnya budaya nepotisme.

"Dalam konteks dinasti politik cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Siapa yang mempunyai fasilitas lebih banyak, uang lebih banyak, kekuatan dan pengaruh politik keluarga, itulah yang akan memenangkan pertarungan politik, baik perebutan eksekutif di daerah (pemilukada), pemilu legislatif, dan lain-lain," kritiknya. Probowo Subianto, sang pemilik Partai Gerindra menuturkan, dinasti politik sah saja asal tidak ditempuh dengan cara curang atau rekayasa. "Katakanlah ada hubungan keluarga, tapi dia patriot, dia memang potensial pemimpin, saya kira tidak negatif," terangnya. Sebaliknya, jika upaya pembangunan dinasti politik dilakukan dengan cara curang, rekayasa dan tujuannya hanya untuk memperkaya keluarga, hal itulah yang tidak diperbolehkan. "Karena demokrasi kita butuh pemimpin yang terbaik dari mana saja," ujar Prabowo.

Maka dari itu, politik dinasti sah-sah saja bila ditinjau dari sisi hukum dan konstitusi, namun dari sisi etika politik dan kepemimpinan, kurang elok untuk di lestarikan, untuk itu sebaiknya dinasti politik tidak dikembangkan, kecuali situasi dan kondisi mendesak, serta yang bersangkutan benar-benar berpotensi dan menduduki posisi yang ada dengan cara-cara yang fair dan melalui seleksi yang ketat, serta benar-benar kongkrit mensejahterakan masyarakat dan memajukan Bangsa dan Negara. (Masdarsada, MSi /kw)

Masdarsada, MSi, adalah alumnus pasca sarjana KSI, Universitas Indonesia adalah pewarta warga

Mulai 16 Oktober-1 November ini, Citizen6 mengadakan program menulis bertopik "6 Alasan Aku Cinta Indonesia". Ada merchandise eksklusif bagi 6 artikel terpilih. Syarat dan ketentuan bisa disimak di sini.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.