Potret Masalah Politik dan Hukum Jelang Pemilu 2014

Citizen6, Jakarta: Terkait kasus korupsi proyek Hambalang, Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis di persidangan menyebutkan, putra Presiden SBY, Edhi Baskoro Yudhojono (Ibas) turut menerima dana sebesar 200 ribu dollar AS, untuk kepentingan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Keterangan Yulianis tersebut ditanggapi oleh Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Ibas. Menurutnya, dengan tidak diperiksanya Ibas menandakan KPK menerapkan standar ganda.

Terkait siapapun yang disebutkan saksi dalam persidangan, sebaiknya kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Jika KPK menemukan alat bukti tentang keterlibatan Ibas, maka sudah pasti yang bersangkutan akan diperiksa KPK, karena belum tentu orang yang namanya disebutkan dalam persidangan telah terlibat dalam kasus korupsi. Penulis sangat yakin kalau memang benar Ibas terlibat, maka pasti yang bersangkutan diperiksa dan ditahan KPK, karena sejauh ini KPK telah bekerja profesional dan prudential atau hati-hati.

Namun demikian jangan kita berprasangka buruk dengan menuntut KPK harus segera memeriksa Ibas atau siapapun, apalagi untuk kepentingan politik praktis tertentu atau karena ada motivasi politik tertentu, seperti pembunuhan karakter atau menurunkan elektabilitas Partai Demokrat. Presiden SBY sendiri sudah berkali-kali menyatakan secara langsung kepada publik, bahwa beliau menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan kasus korupsi Hambalang ataupun proyek-proyek lainnya kepada KPK, dan tidak akan mengintervensi KPK.

Publik semua tahu bahwa Presiden SBY tidak pernah mengintervenski KPK. Ketika besan SBY (Aulia Pohan) diperiksa dan ditahan KPK pun beliau sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan apapun terkait masalah tersebut. Karena itu jika Ibas benar-benar terlibat, SBY pun diyakini penulis akan ikhlas demi penegakan hukum seperti yang beliau katakan, saya akan berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi.

Biarkan KPK bekerja sesuai dengan protap yang dimiliki, dan bukan saja Ibas, tetapi petinggi Partai Demokrat lainnya yang sudah disebut menerima suap seperti Sutan Bathoegana yang telah diperiksa KPK jika bersalah pasti akan ditangkap. Dan jika itu terjadi, penulis yakin Presiden SBY tetap bersikap kesatria dengan tidak mengintervensi KPK. Sikap ini akan menjadi "legacy" atau catatan tersendiri sebelum beliau lengser pada tahun 2014.

Sikap Presiden SBY tersebut juga dapat menjadi semacam shcok therapy kepada para pejabat yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Menurut penulis, langkah Presiden SBY yang menyatakan secara tegas tidak ikut mau campur tangan dalam penanganan berbagai kasus korupsi oleh KPK yang melibatkan kerabatnya merupakan sikap seorang muslim yang mematuhi ajaran Nabinya. Rasullah Muhamad SAW pernah berkata, jika anak saya Fatimah mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong  tangannya.

Penulis tidak bermaksud mendukung Presiden SBY, tetapi sekedar mengingatkan kita semua bahwa terlepas dari kelemahan beliau sebagai manusia biasa, Presiden SBY juga telah mengambil beberapa kebijakan yang pro rakyat, karena mau mendengar keluhan masyarakat serta tidak setuju dengan pencitraan diri seperti dituduhkan selama ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menghapuskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu, dan Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara. Penghapusan Perpres fasilitas berobat keluar negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menolak rencana pemberian gelar Jenderal Besar kepadanya seperti disampaikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada 9 Januari 2014.

Presiden SBY dengan jiwa besar menolak menerima pemberian gelar tersebut, karena  yang dilakukannya membesarkan dan memperkuat TNI adalah tugasnya sebagai Presiden dan dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan penghargaan. Terkait kenaikan harga gas elpigi 12 kilogram (kg) yang sempat membuat pusing masyarakat, Presiden SBY langsung bereaksi dengan meminta PT Pertamina (Persero) berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk merevisi besaran kenaikan harga elpiji 12 kg.

Setelah itu, Presiden meminta Pertamina meninjau kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kg dalam waktu 1 x 24 jam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari kewenangan untuk menentukan harga elpiji non-subsidi merupakan domain korporat, yakni Pertamina. Tapi pemerintah wajib meninjau dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga elpiji 12 kg yang dinilai masyarakat terlalu tinggi. Sebab itu sebagai pemegang saham (Pertamina), pemerintah meminta Pertamina dan menteri terkait meninjau kembali kebijakan itu. Pertamina kemudian menurunkan kenaikan harga gas 12 kg tersebut.

Publik juga tentu masih ingat sikap tegas Presiden SBY terkait kasus penyadapan intelijen Australia terhadap sarana komunikasi beliau, dan Ibu Negara serta sejumlah pejabat tinggi RI. Presiden SBY tanpa ragu langsung memerintahkan untuk menghentikan sejumlah kerja sama dengan Australia seperti  pertukaran informasi, latihan militer bersama, dan pertukaran intelijen. Kebijakan tersebut belum dicabut sampai saat ini.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 yang waktunya kurang dari 100 hari lagi, kita semua berharap agar langkah serta sikap tegas yang sudah diperlihatkan oleh Presiden SBY dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu mendatang. Kita pun sebagai warga negara yang baik dan menginginkan hadirnya seorang Pemimpin Nasional yang tegas dan dapat membawa negeri ini ke arah perubahan yang lebih baik, harus mau menggunakan hak pilih masing-masing dan tidak ikut-ikutan menjadi Golput. Yakinlah siapapun pemimpin yang tepilih nanti, apakah itu pilihan kita atau bukan pilihan kita sekalipun, itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang penting Pemilu dilakukan secara jujur, adil dan transparan.

Penulis sangat yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang diprediksikan berbagai kalangan futurolog akan menjadi "jawara global" pada tahun 2045 mendatang, dimana rakyat kita juga menyadari "jembatan" untuk mencapai arah itu adalah lancar, aman dan berhasilnya pesta demokrasi Pemilu pada 2014 dan pada Pemilu 2019 mendatang. Oleh karena itu, kita bersama akan yakin bangsa ini pada akhirnya akan bersikap dewasa dalam menghadapi Pemilu 2014 dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan manapun juga. Seperti layaknya dikemukakan Manuel L Quezon yang menyatakan,"My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins".

Rakyat kita juga berharap hasil Pemilu 2014 dengan partisipasi politik yang tinggi akan dapat meningkatkan saling trust sesama kalangan bangsa. Menurut Stephen Craig dalam The Malevolent Leaders (1993) mengatakan, tanpa trust dan efficacy suatu pemerintahan akan sulit membangun komitmen-komitmen dengan para elit, sehingga akan menghambat upaya-upaya pembangunan nasional. Semoga. (mar)

Penulis
Penulis adalah alumnus pasca sarjana KSI, Universitas Indonesia dan peneliti senior Kajian Nusantara Bersatu, Jakarta.
Jakarta, masdarsxxx@gmail.com

Baca juga:
Sukses Pemilu 2014: Sukses Partisipasi Politik Masyarakat
Polemik KPK dan Anas
Meramal Pemilu 2014 dengan Survei


Disclaimer:

Citizen6 adalah media publik untuk warga. Artikel di Citizen6 merupakan opini pribadi dan tidak boleh menyinggung SARA. Isi artikel menjadi tanggung jawab si penulisnya.

Anda juga bisa mengirimkan link postingan terbaru blog Anda atau artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atauopini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com

Mulai 7 Januari sampai 17 Januari 2014 Citizen6 mengadakan program menulis bertopik dengan tema "Warga Mengadu". Ada hadiah dari Liputan6.com dan Dyslexis Cloth bagi 6 artikel terpilih. Caranya bisa disimak di sini.