Pemerintah Dikabarkan Bakal Pungut Pajak NFT, Begini Tanggapan Aspakrindo

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dikabarkan akan menetapkan aset digital non-fungible token (NFT) sebagai salah satu sumber wajib pajak baru dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib pajak harus mencantumkan seluruh asetnya dalam SPT Tahunan sebagai bentuk kepatuhan perpajakan, tak terkecuali bagi aset digital NFT.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong industri lebih berkembang.

Dia menuturkan, juga melegitimasi industri aset kripto dan ekosistemnya bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara melalui pendapatan pajak tersebut. Namun di saat bersamaan, Manda, begitu panggilan akrabnya, jangan sampai implementasinya menyulitkan trader.

"Sebaiknya pengenaan pajak ini jangan dibuat terlalu menyulitkan para trader dan investor melihat industri ini masih terbilang sangat baru. Jangan sampai para investor kripto atau pemilik NFT cenderung untuk melakukan trading di luar negeri yang malah mengakibatkan opportunity lost bagi Indonesia,” kata Manda yang juga merupakan COO Tokocrypto, Sabtu (8/1/2022).

Diketahui, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan pengenaan pajak atas kripto akan paralel dengan rencana pembentukan bursa yang menaungi aset kripto.

Pungutan pajak transaksi atas aset kripto, akan otomatis ditarik dari investor oleh para platform pedagang kripto.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.