Otoritas Moneter Singapura Minta Penyedia Kripto Tak Promosi Layanan kepada Publik

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan penyedia layanan token pembayaran digital (DPT), atau lebih dikenal sebagai cryptocurrency, tidak boleh mempromosikan layanan mereka kepada masyarakat umum di Singapura.

Informasi tersebut disampaikan Otoritas Moneter Singapura (MAS) pada Senin 17 Januari 2022, seperti dilansir dari Channel News Asia. 

Larangan itu menyangkut penempatan segala bentuk iklan atau materi promosi di tempat umum, seperti transportasi umum dan tempat-tempat terkait. Pelarangan juga termasuk di situs web publik, media penyiaran dan cetak, dan penyediaan mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Penyedia layanan juga tidak boleh melibatkan pihak ketiga, seperti influencer media sosial, untuk melakukan kampanye promosi bersama dengan tujuan mengumpulkan pelanggan baru, kata bank sentral saat mengeluarkan pedoman baru untuk mencegah perdagangan cryptocurrency oleh masyarakat umum.

Menurut pedoman, penyedia layanan token pembayaran digital hanya dapat memasarkan atau beriklan di situs web perusahaan, aplikasi seluler, atau akun media sosial resmi mereka sendiri.

“MAS sangat mendorong pengembangan teknologi blockchain dan aplikasi inovatif token kripto dalam kasus penggunaan yang bernilai tambah. Tetapi perdagangan cryptocurrency sangat berisiko dan tidak cocok untuk masyarakat umum,” kata asisten direktur pelaksana bank sentral untuk kebijakan, pembayaran, dan kejahatan keuangan, Loo Siew Yee, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (17/1/2022).

“Oleh karena itu, penyedia layanan DPT tidak boleh menggambarkan perdagangan DPT dengan cara yang meremehkan risiko tinggi perdagangan DPT, atau terlibat dalam kegiatan pemasaran yang menargetkan masyarakat umum.” lanjutnya. 

Salah satu contoh token pembayaran digital cryptocurrency adalah Bitcoin. Adapun layanan token pembayaran digital mencakup pembelian, penjualan, atau penyediaan platform untuk memungkinkan orang menukar token tersebut di Singapura.

Saat ini, peraturan Singapura terutama diarahkan pada perlindungan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Token pembayaran digital tidak tunduk pada tindakan perlindungan konsumen.

MAS mengatakan secara konsisten memperingatkan perdagangan token pembayaran digital sangat berisiko dan tidak cocok untuk masyarakat umum mengingat bagaimana harga token ini berdasarkan pada ayunan spekulatif yang tajam.

“Perilaku seperti itu dapat mendorong konsumen untuk memperdagangkan token pembayaran digital secara impulsif, tanpa sepenuhnya memahami risiko yang menyertainya,” tutur Yee.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.