Begini Persiapan Rencana IPO Tokocrypto

Sebelumnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk aset kripto baik sebagai investasi dan alat tukar lantaran memiliki sifat spekulatif dan gharar.

COO Tokocrypto Teguh Hermanda buka suara mengenai hal tersebut. Ia juga terkejut lantaran fatwa tersebut kembali keluar. Namun, ia menghargai apapun keputusan fatwa yang ada.

"Fatwa bukan akhirnya semuanya. Kita juga menghargai bagian dari pendapat apalagi dari cendekiwan Muslim," ujar dia saat ditemui usai penandatangan MoU di T-Hub Batubelig, Seminyak, Bali, ditulis Jumat, 21 Januari 2022.

Teguh menuturkan, pihaknya akan terus melakukan edukasi kepada semua pihak termasuk organisasi keagamaan. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi ke regulator melalui asosiasi pedagang aset kripto Indonesia (Aspakrindo) ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti) untuk memberikan masukan.

“Regulator memberikan masukan ke organisasi Muslim, pendekatan terhadap kripto, pendekatan peraturan komoditas yang kemudian sekarang kita bersama aturan komoditas terus disosialisasikan,” ujar dia.

Teguh menuturkan, pihaknya akan ikuti aturan yang ada di Indonesia termasuk fatwa. Selain itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dan tidak over reaktif. “Kami menghargai, dan terus untuk bisa edukasi memberikan masukan. Betul, kita kaget berulang lagi, dan tidak berbeda pula komunikasi. Aktif tidak hanya MUI Jakarta dan daerah. Boleh berpendapat apa yang dibutuhkan. Alim ulama use, butuh penerapannya. Kalau selama ini kripto transaksi jual beli. Beberapa kripto ethereium, sola punya teknologi. Teknologi ini bisa digunakan masyarakat luas. Hal ini bukan tidak pernah terjadi. Dompet e-wallet sempat diharamkan, fatwa berubah. Jadi kami yakin pola komunikasi kemudian sosialisasi tinggal tunggu waktu cari use case tepat,” kata dia.