Volume Perdagangan Kripto di India Melonjak

Sebelumnya, India mungkin belum memiliki undang-undang untuk mengatur cryptocurrency, tetapi tidak ingin ketinggalan dari demam “emas”.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman mengumumkan, India akan mengenakan pajak pada semua aset digital dengan tarif 30 persen, tidak ada pengurangan atau pengecualiaan yang berlaku. Ini mencakup semuanya, mulai dari cryptocurrency hingga token non-fungible (NFT) hingga cara lain yang didapatkan dari aset digital termasuk menambang.

"Cryptocurrency akan dikenakan pajak 30 persen. Setiap penghasilan dari transfer aset digital virtual apa pun akan dikenakan pajak sebesar 30 persen. Tidak ada potongan dan pengecualiaan yang diizinkan. Kerugian dari pengalihan aset tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan pendapatan lainnya,” ujar dia saat Union Budget 2022-23, dikutip dari Business Insider, Selasa, 1 Februari 2022.

Dibandingkan dengan pajak konvensional, 30 persen merupakan pajak tertinggi untuk individu dengan pendapatan tahunan lebih dari 15 lakh.

Selain itu, hadiah aset virtual juga dikenakan pajak untuk penerima. Pajak yang dipotong dari sumber akan dikenakan pembayaran untuk transfer aset kripto dengan tarif 1 persen untuk transaksi di atas ambang batas tertentu. Namun, Sitharaman tidak merinci apa yang akan menjadi “ambang” ini.

"Aset digital virtual, termasuk rezim pajak khusus untuk aset digital virtual seperti crypto sementara memberikan kejelasan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan industri,” ujar Partner IndusLaw, Ritesh Kumar.

Ia menambahkan, tarif 30 persen pajak dan pembatasan kerugian adalah langkah sangat berani dalam cegah transaksi di crypto.

Anggaran tersebut juga membuka jalan bagi rupee digital, mata uang digital bank sentral (CBDC) yang akan dijalankan oleh Reserve Bank of India (RBI). Salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah apakah perdagangan rupee digital terhadap dolar AS juga akan menarik pajak 30 persen?

"Tarif pajak ini menghapus pajak untuk kripto, tetapi ada beberapa jenis pendapatan yang diperoleh masyarakat dari crypto dan mudah-mudahan lebih banyak kejelasan akan tersedia dalam dokumen anggaran,” ujar CEO dan Pendiri Clear Archit Gupta/

Sementara itu, banyak yang melihat pajak yang diusulkan atas transfer aset digital virtual sebagai langkah maju untuk hilangkan beberapa ketidakpastian di pasar. Pedoman terperinci akan menentukan bagaimana pajak tersebut sebenarnya diterapkan.

"Seseorang perlu membaca terutama definisi aset digital virtual untuk memahami implikasi yang tepat dari pengumuman tersebut. Dengan tidak ada undang-undang yang mengatur perdagangan crypto dan aset digital, ini langkah maju oleh pemerintah India,” kata Managing Partner Athena Legal, Rajat Prakash.

Sementara itu, Sitharaman menuturkan, RUU sedang menunggu persetujuan kabinet yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi.

"Kami berharap pemerintah akan memberikan batas waktu tertentu kepada bursa dan bisnis lainnya untuk memungkinkan teknologi di balik pemotongan dan pembukuan TDS,” ujar CEO Giottus Crypto Exchange, Vikram Subburaj.