OJK Tegaskan Lembaga Jasa Keuangan Tak Boleh Fasilitasi Transaksi Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat tidak mudah tergiur dengan janji imbal hasil investasi yang tidak masuk akal atau cenderung besar. Hal itu lantaran berindikasi investasi bodong dan berisiko besar.

"Kami imbau jangan tertarik pada janji-janji yang memberikan pendapatan tidak normal. Itu pasti risikonya besar. Termasuk investasi-investasi tidak ada underlying seperti kripto itu risiko besar," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dikutip dari tayangan Youtube Espos Indonesia, Minggu (13/2/2022).

Wimboh juga menegaskan, sektor keuangan tidak boleh memfasilitasi dan melakukan transaksi kripto dan NFT. "Itu tidak boleh. Sektor keuangan jangan masuk area itu, tidak boleh melakukan itu. Lembaga keuangan, sektor keuangan tidak boleh,” kata dia.

Selain itu, Bank Indonesia juga sudah menegaskan, kripto tidak boleh sebagai alat pembayaran. “Bank Indonesia menyatakan bukan alat pembayaran. Kita sektor keuangan, karena ini bukan alat pembayaran, sektor keuangan tak boleh fasilitasi, bukan alat pembayaran. Ini kita sudah ingatkan kalau ada yang kehilangan kripto, salah sendiri, kita sudah ingatkan,” tegas Wimboh.

Hal itu juga termasuk NFT. "Tidak boleh, lembaga sektor keuangan tidak boleh melakukan itu,” kata dia.

Selain itu, Wimboh juga mengingatkan masyarakat memilih produk investasi yang sudah terdaftar di OJK. Pihaknya juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat terhindar dari investasi bodong.

“Edukasi preventif tetap harus dilakukan. Masyarakat bukan tidak mengerti, (tergiur-red) pendapatan atau return yang besar. Lembaga keuangan kita awasi terutama yang tawarkan imbal hasil fix. Kecuali deposito. Reksa dana tidak boleh menjanjikan fix return,” tutur dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.