Kazakhstan Bakal Dongkrak Pajak untuk Penambangan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, berencana untuk memberikan pajak yang lebih tinggi untuk para penambangan kripto. Hal tersebut diberitakan oleh situs berita lokal beberapa waktu lalu.

Tokayev, menginstruksikan pemerintah untuk menaikkan pajak sesegera mungkin dan mengajukan proposal penuh untuk peraturan penambangan kripto pada 1 April 2022. 

"Tarif baru bisa mencapai 5 Tenge Kazakhstan (Rp 167,91) per kWh, dan penambang mungkin harus membayar pajak impor untuk peralatan mereka," kata Wakil Menteri Keuangan Pertama, Marat Sultangaziyev, menurut laporan media lokal, dikutip dari CoinDesk, Jumat (18/2/2022).

Sedangkan untuk tarif harga saat ini di Kazakhstan adalah sebesar 1 Tenge Kazakhstan atau sekitar Rp 33,59 per kilowatt.

Tokayev menjelaskan, penambangan kripto tidak menciptakan banyak lapangan kerja dan mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar, dan beberapa penambang membayar lebih sedikit untuk listrik daripada publik umumnya. Mereka juga tidak dikenakan pajak atas peralatan impor.

Penambang kripto berbondong-bondong ke Kazakhstan setelah China menindak industri tersebut pada 2021. Negara Asia tengah itu pernah mengalami surplus listrik. 

Operator jaringan nasional memutuskan aliran listrik ke semua tambang pada 21 Januari. Tindakan itu seharusnya berlangsung hingga akhir Januari, tetapi para penambang mengatakan kepada CoinDesk bahwa listrik masih belum pulih.

Pemerintah juga mencoba untuk menghapus "penambangan abu-abu", yang berarti operasinya tidak terdaftar dan berlisensi dengan benar.

Presiden juga menugaskan Badan Pemantau Keuangan untuk mengidentifikasi semua perusahaan pertambangan dan memeriksa catatan pajak dan bea cukai mereka pada 19 Maret.