Rusia Bidik Pajak dari Kripto Rp 186,6 Triliun

Sebelumnya, surat kabar bisnis Rusia, Commersant baru-baru ini melaporkan, pemerintah Rusia dan Bank Rusia telah mencapai kesepakatan konsensus tentang bagaimana memperlakukan cryptocurrency di masa depan.

Sebelumnya, Bank Rusia ingin melarang penambangan dan transaksi kripto di dalam negeri karena diyakini mata uang kripto dapat merusak stabilitas keuangan negara.

Namun, Kementerian Keuangan Rusia melihat kripto sebagai sumber pendapatan potensial dan menentang potensi larangan tersebut. Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada kedua belah pihak untuk mencapai konsensus tentang regulasi kripto, jelas beberapa kesepakatan akan segera muncul.

Menurut Commersant, seperti dilansir dari FX Empire, Jumat, 18 Februari 2022, rancangan undang-undang soal kripto harus siap pada 18 Februari. Cryptocurrency akan diperlakukan sebagai mata uang daripada aset keuangan digital.

Penggunaannya di industri keuangan akan diizinkan dengan identifikasi penuh penggunanya. Transaksi diharapkan dilakukan melalui sistem perbankan atau melalui perantara berlisensi. Secara umum, regulasi kripto diharapkan serupa dengan regulasi mata uang asing di Rusia, meski kemungkinan akan lebih ketat.

Menariknya, Commersant mencatat penambangan kripto tidak ada dalam rancangan undang-undang, sehingga akan tetap berada di segmen undang-undang yang abu-abu untuk saat ini.

 Berita tentang undang-undang Rusia seharusnya tidak memiliki dampak jangka pendek yang signifikan pada Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lainnya yang saat ini masih didorong oleh momentum pasar dan fluktuasi selera risiko.

Melihat gambaran besarnya, rencana yang tiba-tiba diambil Rusia untuk mengatur cryptocurrency alih-alih melarangnya menunjukkan bahwa pasar kripto telah tumbuh sangat besar dan sulit untuk diabaikan, yang bisa menjadi pandangan bullish untuk kripto.