Menteri Keuangan dan Bank Sentral India Sepakat Soal Aturan Baru Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian keuangan dan Bank Sentral India (RBI) setuju dengan aturan kripto baru yang dibingkai dalam proposal anggaran. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, Senin waktu setempat. 

"RBI dan pemerintah ada diskusi sedang berlangsung. Diskusi anggaran mereka sedang berlangsung dan akan terus berlanjut," kata Sitharaman pada konferensi pers setelah berpidato di dewan pusat RBI, seperti dikutip dari CoinDesk, Selasa (22/2/2022). 

"Dan semua keputusan sedang diambil, jelas, karena sangat serius, ini adalah mata uang digital dari bank sentral. dari beberapa jenis, dari beberapa bentuk, beberapa warna, beberapa deskripsi. Jadi jelas kami berdua sudah cukup berkonsultasi," lanjutnya. 

Aturan kripto baru di India, diharapkan akan diresmikan pada Maret 2022, berdasarkan pengumuman pada acara pidato anggaran tahunan 1 Februari lalu.

Peraturan tersebut termasuk pajak 30 persen atas pendapatan apa pun dari transfer aset digital virtual, kerangka waktu untuk memperkenalkan rupee digital (mata uang digital bank sentral versi India) pada April 2023 dan pajak 1 persen  pada setiap transaksi kripto.

Sebelumnya ada perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan India dan bank sentral mengenai peraturan kripto di India. Sitharaman kemudian mengkhawatirkan perbedaan pendapat antara bank sentral dan kementerian.

Dia menambahkan, keduanya telah menghormati pernyataan masing-masing pihak, juga mengetahui apa yang harus dilakukan dengan prioritas masing-masing dan demi kepentingan bangsa. 

Hingga saat ini, Sitharaman menuturkan tidak ada konflik atau perselisihan terjadi di antara kedua lembaga tersebut, justru keduanya tengah mencari kesepakatan untuk langkah yang diambil.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.