Parlemen Uni Eropa Bakal Batasi Pemakaian Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Anggota parlemen Uni Eropa (UE) sedang mempersiapkan diskusi antar lembaga tentang peraturan yang diusulkan untuk mengatur aset kripto, dan mungkin untuk melarang kripto yang besar energi seperti Bitcoin.

Berbagai anggota parlemen dan regulator di UE telah menyerukan larangan penambangan cryptocurrency setidaknya sejak November tahun lalu. 

Diskusi tersebut akan membahas soal regulasi Markets in Crypto Assets (MiCA) untuk diskusi mencakup ketentuan yang dapat membatasi penggunaan mekanisme konsensus yang dikenal sebagai proof-of-work (PoW) di 27 negara anggota serikat, menurut rancangan yang dilihat oleh CoinDesk.

"Namun, tidak ada yang mengharapkannya menjadi pemecah kesepakatan dan membuatnya menjadi laporan akhir," kata Patrick Hansen, kepala pertumbuhan di Unstoppable Finance dan kontributor untuk RegTrax, database kerja Stanford University tentang kebijakan fintech, seperti dikutip dari CoinDesk, ditulis Sabtu (5/3/2022). 

Salah satu ketentuan yang diusulkan berusaha untuk melarang layanan kripto yang mengandalkan mekanisme konsensus tidak ramah lingkungan mulai Januari 2025. Ketentuan tersebut secara khusus mengacu pada cara proof-of-work (PoW), yang digunakan untuk mencetak cryptocurrency populer seperti bitcoin dan ethereum.

Penambangan cryptocurrency PoW berada di bawah pengawasan regulator di seluruh dunia karena masalah energi. Perdebatan mengenai konsumsi energi dimulai setelah penggunaan listrik dalam menciptakan Bitcoin dibandingkan dengan konsumsi energi tahunan beberapa negara berdaulat. 

Setelah China melarang penambangan kripto pada Mei 2021 dengan alasan masalah energi, aktivitas penambangan pindah ke negara-negara seperti AS, Rusia, dan Kazakhstan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.