Singapura Bakal Batasi Transaksi Keuangan dan Kripto Rusia

Liputan6.com, Jakarta -- Singapura akan memberlakukan pembatasan pada transaksi keuangan tertentu Rusia dan operasi kripto yang bertujuan untuk menghindari sanksi.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, seperti yang diakui oleh seorang mantan diplomat, Singapura mengambil langkah untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Negara itu sedang bersiap untuk melakukan hal tersebut kepada Rusia atas invasi militernya ke Ukraina, South China Morning Post melaporkan, mengutip dari Kementerian Luar Negeri yang menyatakan. 

"Untuk negara kecil seperti Singapura, ini bukan prinsip teoritis, tetapi preseden yang berbahaya. Inilah sebabnya mengapa Singapura mengecam keras serangan Rusia yang tidak beralasan terhadap Ukraina,” dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (10/3/2022).

Menyediakan layanan keuangan yang memfasilitasi penggalangan dana oleh pemerintah Rusia, bank sentral atau entitas afiliasi tidak akan diizinkan di Singapura.

Pembatasan juga akan berlaku untuk beberapa sektor ekonomi dari dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri, Donetsk dan Lugansk, yang diputuskan Rusia untuk diakui sebagai negara merdeka.

Selain itu, aliran kripto tertentu juga dapat terpengaruh karena kementerian mengungkapkan pihaknya melarang penyedia layanan pembayaran yang beroperasi dengan aset digital, termasuk NFT, memfasilitasi transaksi yang dapat digunakan untuk menghindari tindakan yang berlaku untuk semua perusahaan keuangan lainnya.

Langkah itu dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan kepada parlemen pada akhir Februari, unjuk kekuatan Rusia mengancam tatanan dunia yang akan sangat bertentangan dengan keamanan dan kelangsungan hidup negara-negara kecil.

Perdagangan Singapura dengan Rusia mencapai USD 3,7 miliar atau sekitar RP 53,2 triliun tahun lalu, menurut data resmi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri. 

Sedangkan impor dari Federasi Rusia dan Ukraina digabungkan hanya mewakili sekitar 0,8 persen dari total yang diterima oleh negara kepulauan itu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.