Begini Tanggapan Trader Soal Penerapan Pajak Kripto

Trader berikutnya yang ingin disebut Bang Yan selaku crypto enthusiast sejak 2017 yang saat ini juga tengah menembangkan token sendiri mengatakan pajak yang dikenakan untuk kripto dapat membawa dampak positif dan negatif di Indonesia. 

"Minusnya, kripto yang sekarang lagi hype di indonesia bisa turun tingkat sentimen marketnya nanti karena banyak potongan-potongan yang dikenakan. Sebenarnya adanya pajak bagus, tapi kalau terlalu tinggi kemungkinan besar bisa menurunkan sentimen market,” ungkap Bang Yan. 

"Apalagi banyak masyarakat belum bisa membedakan masih menganggap semuanya sama dengan Binomo dan kasus afiliator kemarin. Sentimen market yang lagi bearish efek buruknya bisa berdampak pada penurunan sentimen market kripto di Indonesia,” lanjut dia. 

Adapun dari sisi positifnya, Bang Yan menjelaskan pemerintah bisa dapat pemasukan besar dari pajak kripto. 

"Tapi saya harap dengan adanya pajak kripto, sejalan dengan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap industri kripto. Waktu saya bertemu dengan Wamendag, Pak Jerry, beliau mengatakan akan merilis bursa kripto Indonesia,” tutur Bang Yan. 

Maka dari itu, menurut dia, pengenaan pajak kripto bisa linear dengan fasilitas bagi industri kripto, misalnya dengan adanya bursa kripto Indonesia agar transaksi bisa lebih aman. 

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan yang mengatur pajak kripto di Indonesia. Peraturan pajak kripto itu mulai berlaku pada Mei 2022. 

Peraturan soal pajak kripto tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. 

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bonarsius Sipayung, mengungkapkan sebelum menentukan pajak untuk aset kripto, DJP sebelumnya melakukan pengujian dulu apakah aset kripto patut dikenakan pungutan pajak atau tidak.

"Tentunya berdasarkan UU PPN barang dan jasa kena pajak, maka kita uji dulu kripto. Karena ada kripto currency, itu alat bayar enggak? Aturan otoritas, kripto bukan alat tukar, jadi kena barang dikenakan," ungkap Bonarsius dalam sesi media briefing DJP, Rabu, 6 April 2022, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com. 

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan tidak memasukan aset kripto sebagai Surat Berharga. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) justru mengatur kripto sebagai komoditas.

"Begitu komoditas, kita kaitkan UU PPN. Atas penyerahan barang kena pajak, terutang PPN," kata Bonarsius.

Meskipun begitu, DJP masih memberikan pengecualian soal pengenaan PPh dan PPN atas transaksi aset kripto. Hal itu karena ritme perdagangan kripto berbeda dengan cara aset konvensional.

"Dalam konteks kripto, kita harus perhatikan. Kalau kena mekanisme normal enggak kena pajak, tidak ketahuan siapa yang bertransaksi. Tapi marketnya real. Di Bappebti terdaftar ada 12-13 marketplace yang fasilitasi penjualan komoditi ini," tuturnya.

"Di pasal 32a, Menteri Keuangan dapat tunjuk pihak lain untuk lakukan pungutan pajak. Ini pihak yang menyelenggarakan transaksi dimungkinkan mengenai pajak. Subjeknya marketplace yang akan kenai transaksi," pungkas dia.