Pemerintah Kenakan Pajak Kripto, Begini Penjelasannya

Atas perdagangan aset kripto, dipungut PPN besaran tertentu atau PPN Final dengan tarif 0,11 persen dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdagangan adalah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dan 0,22 persen dalam hal bukan oleh PFAK. 

Sedangkan untuk jasa mining (verifikasi transaksi aset) dengan tarif 1,1 persen dari nilai konversi aset kripto.

Selain itu, dari perdagangan yang dilakukan juga memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi penjual sehingga merupakan objek pajak dan dipungut PPh pasal 22 final 0,1 persen dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK), atau 0,2 persen dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK). 

"Hal ini berlaku juga atas penghasilan yang diterima oleh penambang kripto (miner), merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dikenai PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1 persen dari penghasilan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk PPN,” pungkas Neilmaldrin.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan yang mengatur pajak kripto di Indonesia. Peraturan pajak kripto itu mulai berlaku pada Mei 2022. 

Peraturan soal pajak kripto tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.  

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka sekaligus pengamat kripto, Ibrahim Assuaibi  memberikan tanggapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tersebut. 

Ibrahim sangat mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah untuk mengenakan pajak kripto di Indonesia. Dia menuturkan, penerbitan aturan ini merupakan pengakuan pemerintah mengakui perdagangan aset kripto sebagai alat komoditas yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti).

“ini merupakan tonggak awal Bappebti dan OJK akan saling mendukung dan mengawasi,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 April 2022.

“Saya mengapresiasi kementerian keuangan yang sudah menjembatani kekisruhan yang beda tafsir antara pandangan Bappebti (Kripto sebagai komoditas) dan OJK (Kripto sebagai alat pembayaran) mengenai aset kripto dengan mengeluarkan regulasi tentang pengenaan pajak yang sudah diatur dalam peraturan Menteri keuangan tersebut,” lanjut dia. 

Adapun menurut Ibrahim, dengan keluarnya peraturan tersebut pemangku bisnis seperti Indodax, Tokocrypto dan lain-lain yang saat ini berstatus calon pedagang yang terdaftar di Bappebti, agar menerima regulasi tersebut. 

Meskipun saat perumusan regulasi calon pedagang tidak dilibatkan dalam menentukan besaran PPN dan PPh Final tersebut.

Ibrahim juga menuturkan, dengan peraturan pajak kripto ini tidak serta merta membuat investor kripto di Indonesia meninggalkan aset tersebut. Justru sebaliknya, akan menambahkan kepercayaan. 

"ini akan menambah kepercayaan tersendiri bagi masyarakat (investor) yang saat ini sedang ramai-ramainya berinvestasi dan yang terpenting transaksi benar-benar diawasi oleh pemerintah," pungkasnya.